ADHYAKSAdigital.com — Hati nurani dan memanusiakan manusia kini menjadi doktrin yang digelorakan Kejaksaan RI dalam penegakan hukumnya, khususnya penanganan perkara pidana ringan. Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai “The Father Of Restorative Justice” tanpa kenal lelah mengajak jajarannya untuk berkomitmen menghadirkan penegakan hukum humanis.
Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat Muhammad Fatria SH.MH mampu mewujudkan penegakan hukum humanis dalam penanganan perkara pidana ringan. Hati nurani Muhammad Fatria selalu berbicara dalam penegakan hukum humanis Kejari Padang.
Dewi (32), tersangka dugaan pidana pencurian akhirnya bebas dari jeratan pidana yang dilakukannya. Pasalnya, Oktav, korban dalam perkara pidana ini menerima permintaan maaf tersangka yang juga kerabatnya. Mereka bersepakat damai disaksikan keluarga, tokoh masyarakat dan penyidik.
Hati nurani jaksa pria ganteng ini tergerak menginisiasi adanya perdamaian antara korban dengan tersangka dan menawarkan agar persoalan mereka tidak dilanjutkan hingga persidangan di Pengadilan Negeri setempat.
Atas terwujudnya kesepakatan perdamaian antara korban dengan tersangka, Kejari Padang lantas mengusulkan penghentian penuntutan penanganan perkara ini ke Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Dr. Fadil Zumahana Harahap atas nama Jaksa Agung ST Burhanuddin menyetujui usulan penghentian penuntutan yang diajukan Kejari Padang atas perkara pidana ringan ini.
“Dalam gelar perkara melalui virtual, Senin 9 Oktoner 2023, JAM Pidum Fadil Zumhana Harahap menyetujui usulan kita. Perkara ini dihentikan penuntutannya. JAM Pidum Fadil Zumhana memerintahkan kita untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (SKP2 RJ),” ujar Kajari Padang, Muhammad Fatria kepada ADHYAKSAdigital, Selasa 10 Oktober 2023.
Penegakan hukum humanis Kejari Padang membuahkan hasil positif, perkara ini akhirnya dihentikan penuntutannya. Dewi, ibu rumah tangga ini akhirnya terbebas dari ancaman pidana. Itu semua dilakukan sebagai implementasi penegakan hukum Kejaksaan RI yang berhati nurani dalam menerapkan keadilan restoratif.
Dia menyebutkan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Felix Sidabutar)
