ADHYAKSAdigital.com — Banteng di perantauan, pepatah yang terus melekat pada anak-anak muda dari Sumatera Utara. Di sejumlah daerah di Nusantara, anak-anak Sumatera Utara, khususnya dari etnis Batak mampu berpenghidupan di perantauan.
Bahkan generasi kedua hingga generasi ketiga turunannya mampu menjadi tokoh daerah, politisi, pengusaha bahkan menjadi pejabat lokal.
Dr. Erwin Priyadi Hamonangan Saragih Sumbayak, SH. MH adalah salah seorang yang berhasil dari proses kegigihan orang tuanya yang merantau ke Papua sebagai seorang pendidik pada tahun 1969 lalu. Pengabdian keluarganya di tanah Papua Barat telah dimulai sejak puluhan tahun silam.
Ayahnya, Enosliyn Saragih, BA, seorang guru Trikora yang dikirim dari Sumatera Utara ke Irian Jaya (sekarang Papua Barat) pada tahun 1969. Bapaknya adalah guru pengiriman pemerintah RI yang mengabdi di Manokwari sejak masa Trikora. Erwin lahir di Manokwari, 27 Maret 1977.
Erwin PH Saragih Sumbayak lahir, tumbuh, dan mengecap pendidikan mulai SD, SMP, SMA dam kuliah dan meniti karier dari Tanah Papua, di Manokwari yang menjadi saksi perjalanan hidupnya.
Erwin PH Saragih Sumbayak adalah generasi kedua dari keluarga Etnis Batak dari Sumatera Utara yang mendapatkan keistimewahan di perantauan di Tanah Papua Barat. Dia gigih dalam pengembangan diri, terus menuntut ilmu dan bergaul dengan penuh ramah dengan masyarakat Papua Barat.
Ia berasal dari keluarga ekonomi menengah. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Manokwari pada tahun 1996, ia bekerja sebagai pegawai honor di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari, Sekda pada saat itu Hans Kambu, Bupatinya Dominggus Mandacan, sembari kuliah malam di STIH Manokwari.
“Saya kuliah sore, dari jam 4 sampai jam 8 malam, selama hampir lima tahun. Pagi saya kerja, sore saya kuliah. Saya berjuang dari bawah,” kenangnya. Kesempatan besar datang pada tahun 2001. Saat itu, Kejaksaan Tinggi Papua membuka penerimaan.
Erwin Saragih Sumbayak memutuskan mengikuti tes, dan hasilnya luar biasa. “Dari ratusan peserta se-Papua, 12 orang yang lulus, dan saya ranking (satu) pertama,” kata Erwin.
Ia memulai kariernya di PNS Kejaksaan Negeri Manokwari, kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan jaksa di Jakarta enam bulan. Selanjutnya, ia dipercaya menjabat berbagai posisi penting, mulai dari Kasub Penyidikan, Kasi Intel, hingga menjadi Koordinator di Kejaksaan Tinggi Papua.
Pernah Jadi Kejari di Sorong dan Biak. Kariernya terus menanjak. Tahun 2018, ia menjadi Plt Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, lalu Kejari Biak tahun 2020, dan Kejari Sorong tahun 2021. Pernah menjabat sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Terakhir Erwin Saragih menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung di Jakarta.
Jumat, 17 Oktober 2025, di Kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan melantik Dr. Erwin PH Saragih Sumbayak, SH. MH menjadi Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dia satu dari 15 (lima belas) orang jaksa yang mendapat penugasan dari Kejaksaan Agung pada instansi pemerintah, yang tersebar di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penugasan terhadap Jaksa Etnis Batak kelahiran Manokwari, Papua Barat ini disampaikan Kejaksaan Agung lewat suratnya Nomor B-337/C/Cp.2/06/2025 tanggal 10 Juni 2025 ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal Penyampaian Administrasi dan Penerbitan Rekomendasi Penugasan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lewat suratnya Nomor : B/765/M.SM.02.03/2025 tertanggal 19 Juni 2025 menyetujui usulan penugasan yang disampaikan Kejagung ini, 15 jaksa yang mendapat penugasan itu diberi jangka waktu penugasan paling lama 5 (lima) tahun.
Satu dari 15 orang itu, yakni, Dr. Erwin Priyadi Hamonangan Saragih Sumbayak, SH. MH jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditugaskan untuk jabatan baru Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Pemilik gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar ini mengaku bangga hari itu dilantik sebagai Kepala Inspektorat Pemprov Papua Barat. Dirinya bisa mengabdi sebagai aparatur pemerintahan di Pemprov Papua Barat. Penugasan di luar Kejaksaan menjadi tantangan tersendiri baginya.
“Semoga amanah dan kita mohon dukungan dari semua pihak. Ini tantangan berat yang harus saya jalani, perlu adaptasi lingkungan kerja dan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemrov Papua Barat,” ujar Erwin kepada ADHYAKSAdigital, Minggu 19 Oktober 2025.
Erwin PH Saragih Sumbayak adalah Kepala Inspektorat Pemprov Papua Barat untuk pertama kalinya seorang jaksa dipercaya menjabat jabatan tersebut, yang sebelumnya kerap diamanahkan kepada PNS Pemprov Papua Barat maupun dari luar daerah.
“Ini hal wajar. Pemerintah daerah boleh meminta penugasan jaksa untuk jabatan Kepala Inspektorat,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran jaksa di posisi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta pendampingan dalam berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah. Penempatan aparat penegak hukum di pemda dinilai bisa memperkuat kualitas produk hukum daerah.
Perpaduan antara ketegasan hukum dari latar belakang kejaksaan dan pendekatan humanis dalam pembinaan birokrasi menjadikannya figur yang diharapkan mampu membawa semangat baru menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Dengan pelantikan Erwin PH Saragih Sumbayak pada jabatan Kepala Inspektorat, menandakan dirinya berada di garis depan pengawasan keuangan dan kinerja pemerintahan Provinsi Papua Barat. (Felix Sidabutar)
