ADHYAKSAdigital.com –Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi meminta insan Adhyaksa dari Sabang sampai Merauke untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah berproses di Komisi III DPR RI.
Permnintaan ini disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiyono Suwadi saat kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Selasa 22 April 2025.
Bapak, ibu, kita ke sini itu dalam rangkaian memasifkan sosialisasi perancangan KUHAP, tentu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Kejaksaan yang utama,” kata Ketua Komisi Kejaksan Pujiyono Suwadi di hadapan pegawai dan jaksa pada Kejati Bangka Belitung.
Pujiyono Suwadi menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini dibahas di Komisi III DPR RI penting untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Pujiyono mengatakan, salah satu yang perlu disoroti dari revisi KUHAP adalah kewenangan Kejaksaan dalam sistem hukum pidana. Ia pun menyinggung draf KUHAP yang sempat membatasi kewenangan Kejaksaan.
Dalam versi awal draf RKUHAP, kata Pujiyono, Kejaksaan hanya diberikan kewenangan penyidikan terkait pelanggaran HAM berat.
Dia bilang, ketentuan ini membuat banyak pihak merasa khawatir, termasuk Kejaksaan. “Tadinya yang versi agak tidak mengenakkan itu sebelum final terbaru adalah kejaksaan itu hanya punya tugas untuk penyidikan tertentu di bidang pelanggaran HAM berat? Wah, itu geger tuh,” kata Pujiyono.
Pujiyono menjelaskan bahwa meskipun ada undang-undang khusus seperti UU Kejaksaan yang mengatur kewenangan untuk menangani perkara, tetapi KUHAP memiliki peran yang lebih fundamental sebagai hukum acara (formal). “‘Lho kan diatur, bisa diatur di undang-undang kejaksaan’, jawabannya kan begitu ada undang-undang khusus. Tapi bapak ibu, bahwa yang namanya KUHAP itu adalah hukum formal ya,” kata Pujiyono.
“Hukum formal itu ibarat kita mengibaratkan hukum itu adalah badan ini, maka yang namanya hukum formal itu adalah ruhnya. Hukum materiil, KUHP, dan undang-undang lain itu adalah badannya,” ucapnya.
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) ini pun menggunakan analogi tersebut untuk menjelaskan pentingnya hubungan antara hukum formal dan materiil, yaitu antara ruh dan badan. Menurutnya, UU Kejaksaan tidak akan bisa membuat Korps Adhyaksa bergerak jika aturan formilnya atau KUHAP tidak memberikan ruang untuk Kejaksaan memiliki kewenangan. “Kalau kemudian badan tanpa ruh bisa bergerak enggak? Enggak bisa kan,” kata Pujiyono. (Felix Sidabutar)
