ADHYAKSAdigital.com –Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung kembali menerapkan Keadilan Restoratif terhadap 16 (enam belas) berkas pidana ringan dari sejumlah Kejaksaan Negeri, Selasa 10 September 2024. Penerapan Keadilan Restoratif tersebut merupakan perwujudan penegakan hukum humanis Kejaksaan Republik Indonesia.
Berkas pidana ringan itu, Yakni :
1.Tersangka Adi Saputra dari Kejaksaan Negeri Binjai, yang disangka melanggar 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
2.Tersangka Alfa Matthew Mamahani dari Kejakasaan Negeri Minahasa, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penganiayaan.
3.Tersangka Iffan Mon Kanalung dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penganiayaan.
4.Tersangka Hendra Pratama Napitu dari Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
5.Tersangka Elman Zebua alias ama Wilsen dari Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6.Tersangka Rapael Bernard Barus dari Kejakasaan Negeri Tanjung Balai, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7.Tersangka Alfil Muza als Alfil bin Hendi dan Tersangka II Dimas Andrean Hardy als Dimas bin Asnawi dari kejaksaan Negeri Belitung Timur, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
8.Tesangka Nur Arif als Sureng bin M Yahya Isris dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
9.Tersangka Karso alias Asep bin (Alm) Casmin dari Kejaksaan Negeri Kota Tegal, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan
10.Tersangka Achmad Rosidi bin (Alm) Abdullah dari Kejaksaan Negeri Temanggung, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang penadahan.
11.Tersangka Fajriansyah Abdullah dari Kejaksaan Negeri Bone Bolango, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
12.Tersangka Much Bucok Rahman dari Kejaksaan Negeri Bone Bolango, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
13.Tersangka Muhammad Yusran bin Hasan (Alm) dari Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
14.Tersangka M. Norilmuddin bin H. Talhah dari Kejaksaan Negeri Kapuas, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
15.Tersangka Ilham Toriq Kanuruan bin Januar Kanuruan dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, yang disangka melanggar Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
16.Tersangka Dimas Budi Satya aias Dimek bin (Alm) Wijanarko dari Kejaksaan Negeri Sleman, yang disangka Melanggar Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Muhammad Aslan)
