NasionalTokoh

Urgensi Central Authority Dalam Penegakan Hukum Kejaksaan

Oleh : Sutikno, SH. MH

ADHYAKSAdigital.com — Di Indonesia, Central Authority adalah kewenangan yang diberikan negara kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengajuan dan penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan permintaan ekstradisi dengan negara asing.

Berbagai negara berhimpun di UNTOC (United Nations Trans Organized Crimes) dan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). UNTOC adalah paguyuban negara-negara di bawah PBB yang antara lain menangani kejahatan-kejahatan lintas negara.

Central Authority yang dikendalikan Kemenkum HAM belakangan ini mulai dikritisi. Penerapan birokrasi dan waktu dalam proses administrasinya menjadi ganjalan penegakan hukum sejumlah lembaga negara, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia.

Kemenkum HAM lebih berperan sebagai lembaga yang memiliki otoritas administrasi dan tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan.

Kejaksaan membutuhkan kewenangan Central Authority tersebut karena transnational crime marak terjadi di Indonesia. Jika kewenangan central authority tersebut ada di bawah Kejagung, Kejaksaan dapat menangani semua perkara transnational crime di Tanah Air.

Kewenangan Central Authority ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, seiring banyaknya penanganan perkara pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan RI.

Penanganan perkara korupsi yang dilakukan Kejaksaan tidak semata-mata memidana pelaku, tapi pemulihan aset, juga mengembangkan tindak pidana pencucian uang atas pidana korupsi.

Central Authority harus berada di lembaga penegakan hukum yakni di Kejaksaan RI sebagai lembaga yang kewenangannya tidak hanya mencakup peran perantara (administratif), namun juga karena kedudukannya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman berwenang pula melaksanakan (eksekutorial) suatu permintaan timbal balik dalam masalah pidana (MLA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan “Dalam Pemulihan Aset”, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

Dalam rangka penyelamatan dan pemulihan kerugian negara, Kejaksaan menggunakan instrumen hukum pidana dan perdata. Penggunaan instrumen hukum pidana melalui proses penyitaan, perampasan, penjatuhan pidana denda, dan/atau pidana tambahan uang pengganti.

Sedangkan, instrumen hukum perdata melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara di bawah koordinasi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Central Authority mengartikan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengoptimalisasi perampasan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.

Dengan begitu, aset-aset yang terdata tadi segera mungkin dilakukan penyitaan, yang merupakan bagian dari proses penyidikan suatu perkara. Sehingga sedini mungkin dapat dikuasai penyidik dalam rangka pengembangan tindak pidana pencucian uang atas perkara korupsi.

Sehingga penting untuk fokus pada aset besar, yang mungkin wujudnya bisa jadi dialihkan dalam usaha lain, bisa berupa perkebunan sawit, bisnis batubara, bahkan bisa jadi untuk pembelian asset di luar negeri.

Sehingga, kami berharap dukungan dari masyarakat dalam hal peralihan kewenangan ini. Agar kiranya Pemerintah memberikan kewenangan Central Authority juga kepada Kejaksaan Agung.

Kejaksaan RI sebagai Central Authority (CA) dalam hal ekstradisi, deportasi pelaku pidana, penelusuran aset, pemulihan aset, kerugian keuangan negara, denda dan uang pengganti atas tindak pidana.

Jika aset hasil pidana dan pidana korupsi dikembalikan kepada negara maka akan memberikan kemanfaatan kepada negara lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan masyarakat. #####

Penulis adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button