ADHYAKSAdigital.com — Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menegaskan penegakan hukum humanis Kejaksaan adalah penegakan hukum berlandaskan hati nurani.
Penegakan hukum humanis menjadi komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan wajah penegakan hukum yang berkeadilan, peduli terhadap kehidupan masyarakat.
Agar terciptanya kebersamaan, silaturahmi, solidaritas, saling menghargai, saling memaafkan dan timbulnya toleransi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Hal ini disampaikan JAM Pidum dihadapan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri saat gelar perkara pengajuan penghentian penuntutan sejumlah berkas perkara pidana ringan yang diajukan beberapa Kejari, yang di gelar secara daring, Selasa 25 Juni 2024.
Hari itu ada 14 (empat belas) berkas perkara pidana ringan yang disetujui penghentian penuntutannya, yang diajukan sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri untuk dihentikan penuntutannya, berlandaskan penerapan Keadilan Restoratif.
Ke 14 perkara pidana ringan itu, yakni :
1. Tersangka Muh. Taufik bin Muh. Tang dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2.Tersangka Kiprianus Markion Sakan dari Kejaksaan Negeri Badung, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
3.Tersangka Moh. Sa’ban Kebit alias Uban dari Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
4.Tersangka I Wayan Budiarman, S.H dari Kejaksaan Negeri Palu, yang disangka melanggar Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5.Tersangka Asnia alias Mama Fiki dari Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
6.Tersangka Arief Andika Rahman bin Anasri dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
7.Tersangka Januar Sukma Wijaya Santoso bin Abdul Karim dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, yang disangka melanggar Pasal 360 Ayat (2) KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Luka Berat.
8.Tersangka Teguh Gunawan als Boltek als Kucit bin Alm. Rahmad dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
9.Tersangka Dedy Marianto bin Muhammad Sirat dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
10.Tersangka Yulianti binti Asmuni Akhmid (Alm) dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
11.Tersangka Nur Zaid bin Zainal Arifin dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
12.Tersangka Nurdin bin Barmawi (Alm) dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
13.Tersangka Mutawadik bin M. Judi dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, yang disangka melanggar Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.
14.Tersangka Kukuh Tias Adiguna bin Eka Putra dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Felix Sidabutar)
