ADHYAKSAdigital.com — Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Zet Tadung Allo, SH. MH menegaskan konitmen Kejaksaan dalam pelayanan dan penegakan hukum profesional, berintegritas dan humanis.
“Sehingga kami insan Adhyaksa Kejati NTT terus membangun sinergitas dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat dan juga lembaga negara lainnya,” ujar Kajati NTT Zet Tadung Allo disela even olahraga Senam Sehat Bersama BPKP NTT dan Kejati NTT, yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT, Kupang, Jumat, 21 Juni 2024.
Hari itu, rombongan Kajati NTT Zet Tadung Allo dengan didampingi Wakil Kajati NTT, N.Rahmat R, para Asisten dan Kasi pada Kejati NTT sengaja berkunjung ke Kantor BPKP Perwakilan NTT.
Ini merupakan kunjungan perdana oleh para petinggi Kejati NTT sejak mereka dilantik beberapa waktu lalu. Mereka disambut dengan hangat oleh Rizal Suhaili, Ak, MM, CA, CRMP, QIA, CGCAE, CIAE, yang merupakan Kepala Perwakilan BPKP NTT, didampingi oleh Putu Yudi Tenaya, Ak, MM, CRMP, CRGP, CGCAE, sebagai Kepala Bagian Umum, serta beberapa koordinator pengawasan lainnya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum, AA Raka Putra Dharma, SH, MH mengatakan adapun kunjungan ini, bertujuan untuk untuk memperkenalkan pimpinan baru Kejati NTT dan menjalin koordinasi serta silaturahmi, yang mana diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara Kejati NTT dan BPKP NTT.
“Acara diawali dengan kegiatan Senam Sehat Bersama yang berlangsung di lapangan kantor BPKP NTT mulai pukul 07.30 WITA hingga 08.30 WITA, dilanjutkan dengan sarapan bersama hingga pukul 10.00 WITA,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT, AA Raka Putra Dharma, SH, MH.
Dia menambahkan, kerja sama ini menjadi penting, mengingat peran BPKP dalam melakukan audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara, serta sebagai saksi ahli di persidangan tindak pidana korupsi.
Dijelaskan, Kejati NTT berharap, silaturahmi ini merupakan langkah awal untuk membangun komunikasi yang baik antar keduabelah pihak. Menghingat ke depannya, keduanya akan saling berkoordinasi dalam penyelesaian berbagai kasus yang menyangkut kerugian negara.
“Oleh sebab itu, keberadaan BPKP ini sangat membantu kinerja Kejati NTT, terutama dalam hal penanganan kasus pemberantasan korupsi di wilayah NTT,” tuturnya. (Felix Sidabutar)
