Hukum

Kejari Natuna Tahan Tersangka Dugaan Korupsi BUMD Natuna

ADHYAKSAdigital.com — Kejaksaan Negeri Natuna, Kepulauan Riau melakukan penahanan terhadap Aripin, tersangka dugaan korupsi pada pengelolaan anggaran Perusahaan Daerag (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Natuna, Tahun 2018-2019, Natuna, Jumat 8 Juni 2024.

“Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 8 jam, akhirnya kita menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Tersangka kita tahan di Mapolres Natuna, sebagai tahanan Kejari Natuna untuk 20 hari masa tahanan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Surayadi Sembiring, SH.MH kepada ADHYAKSAdigital, Minggu 9 Juni 2024.

Kajari Natuna Surayadi Sembiring menuturkan, penetapan tersangka ini merupakan tindaklanjut atas vonis 2 tahun penjara terhadap Rusli oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang. Dalam amar putusannya, hakim dengan tegas dan jelas menyatakan Rusli terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi.

“Putusan hakim tersebut kemudian ditindaklanjuti penyidik Kejari Natuna dengan melakukan penyelidikan dan akhirnya naik ketahap penyidikan. Peran Arifin dengan terang benderang terungkap dalam persidangan serta dakwaan jaksa,” jelas alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini.

Kejari Natuna Tahan Tersangka Dugaan Korupsi BUMD Natuna

Kajari Natuna, Surayadi Sembiring menjelaskan peran tersangka Aripin bersama-sama dengan terpidana inisial R (yang sebelumnya telah diputus melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang) bermula pada tahun 2018. Saat itu, Perusda menerima anggaran operasional sebesar Rp. 774.446.940, kemudian terpidana R yang diangkat menjadi Plt direktur pada tanggal 11 Juli 2018, melakukan revisi Rancangan Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan menetapkan kegiatan investasi bidang perikanan (kapal bagan) dan kerjasama penyertaan modal dengan pihak ketiga (perbengkelan dan sofa jok). Selain itu terpidana R melakukan delapan pengelolaan keuangan Perusahaan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Revisi RKAP tersebut inisiatif tersangka A untuk memasukkan investasi bidang perikanan tanpa melakukan kajian dan studi kelayakan terhadap investasi tersebut (Feasibility Study),” papar Surayadi Sembiring.

Dia mengungkapkan bahwa investasi bidang perikanan tersebut adalah penyewaan kapal bagan dikerjasamakan dengan adik tersangka A sendiri dimana penentuan harga hanya kesepakatan antara terpidana R dengan tersangka A dan adik tersangka.

Kemudian, ada juga untuk biaya perawatan kapal bagan tahun 2018 dan tahun 2019 yang dikeluarkan Perusahaan tetapi keuntungan penyewaan kapal lebih sedikit, apalagi sesungguhnya kapal tersebut sebenarnya adalah milik tersangka A itu sendiri.

Kejari Natuna Tahan Tersangka Dugaan Korupsi BUMD Natuna-

” Untuk mebel Jok Sofa, tersangka A mengenalkan inisial V dengan terpidana R, disewakan usaha tersebut dan menguntungkan sehingga dikelola dalam bentuk kerjasama tanggal 16 Agustus 2018 dengan system penyertaan modal, akan tetapi kerjasama tersebut tidak berjalan dikarenakan inisial V menghilang,” ujarnya.

“Dari hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ada upaya rekayasa dan benturan kepentingan,” tegasnya. 

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Akibat perbuatan tersangka dan terpidana mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 419.318.511 dan adapun alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik : unsur Subjektif Pasal 21 KUHAP dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana,” tutupnya. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button