Nasional

Kejaksaan Gercep Bangun Posko Akses Keadilan Bagi Perempuan

ADHYAKSAdigital.com — Meneguhkan komitmen peduli terhadap kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan, Kejaksaan Republik Indonesia
memfasilitasi berdirinya Posko Akses Keadilan bagi Anak dan Perempuan, khususnya bagi yang sedang berhadapan dengan hukum.

Kehadiran posko ini bertujuan sebagai upaya Kejaksaan membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan dan anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi di lingkungan warga.

“Posko ini juga diperuntukkan membangun kesadaran hukum bagi masyarakat atas kesetaraan gender dan HAM,” ujar penggiat kesetaraan gender, anti kekerasan terhadap perempuan dan Hak Asasi Manusia, Helena Octavianne dalam meterinya saat didaulat menjadi narasumber pada kegiatan Visiting Lecture, yang mengangkat Thema Woman, Gender And Society yang diselenggarakan Universitas Negeri Manado, Kamis 6 Juni 2024.

Helena Octavianne, yang juga jaksa perempuan ini menuturkan, Kejaksaan telah menerbitkan Pedoman Nomor 1/2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2021.

Kejaksaan Gercep Bangun Posko Akses Keadilan Bagi Perempuan-

“Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 ini sebagai acuan dan pegangan bagi apart penegak hukum Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pencabulan terhadap anak,”
terang Helena Octavianne.

“Kejaksaan berupaya menjadi institusi yang memiliki peran besar dalam membela hak-hak perempuan dan anak atas keadilan” tegas penerima Penghargaan Tokoh Perempuan Inspiratif Pelopor Posko Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dari Komisi
Nasional Perlindungan Anak ini.

Helena Octavianne, yang juga Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Jambi ini menegaskan bahwa Kejaksaan RI sangat teliti dalam penanganan perkara pidana pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Jaksa dituntut untuk peduli dan peka dan
menempatkan anak dan perempuan sebagai korban.

Kejaksaan RI telah menyiapkan jaksa-jaksa khusus dalam penanganan perkara pidana pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Jaksa telah dibekali wawasan dan keilmuan dalam menangani perkara-perkara yang menjadikan anak dan perempuan
sebagai korban.

Kejaksaan Gercep Bangun Posko Akses Keadilan Bagi Perempuan-1

Helena mengambil contoh dalam penanganan perkara Kasus KDRT pada tahun 2021 menjadi viral karena terdakwa Valencya yang dituntut 1 tahun penjara oleh JPU, belakangan dituntut bebas setelah ada perintah Jaksa Agung untuk mengeksaminasi kasus tersebut.

“Valencya dilaporkan suaminya melakukan kekerasan verbal sehingga berdampak pada kondisi psikisnya. Di sisi lain suaminya adalah pemabuk yang lalai akan tanggung jawab kepada keluarga,” tutur mantan Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, Banten ini.

Kegiatan hari itu semakin seru kala dibukanya sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Diantaranya, beberapa kasus kekerasan biasanya dihentikan karena pelaku masih keluarga kandung. Kemudian, korban perempuan atau anak tidak mau/tidak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Karena tidak paham akan hak-hak mereka dan merasa tidak mendapat akses yang diharapkan. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak makin merajalela karena tidak adanya tindakan hukum yang membuat mereka jera. Serta tindakan hukum yang diterapkan tidak membuat calon-calon pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak mengurungkan niatnya bahkan jera alias tobat. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button