ADHYAKSAdigital.com — Kejaksaan Republik Indonesia kembali mampu mengimplementasikan penegakan hukum humanis dalam penerapan keadilan restoratif.
Lewat gelar perkara secara zoom meeting, Selasa 4 Juni 2024, Pelaksana Tugas JAM Pidum Leo Eben Ezer Simanjuntak menyetujui usulan penghentian penuntutan pidana atas 19 (sembilan belas) perkara pidana ringan dari sejumlah Kejaksaan Negeri.
Perkara pidana ringan itu, yakni :
1.Tersangka I Komang Krismonato alias Bagong dari Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
2.Tersangka Aji Riono bin Ujang Pahrudin dari Kejaksaan Negeri Purwakarta, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
3.Tersangka Risbon Asgar bin Entis Sutisna dari Kejaksaan Negeri Sumedang, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
4.Tersangka Ogi Saputra bin Saparudin dari Kejaksaan Negeri Seluma, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
5.Tersangka Eprizal bin Kausari dari Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
6.Tersangka Syamsuri bin Maksum dari Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP atau Pasal 480 ke-2 KUHP tentang Penadahan.
7.Tersangka Willy Soedargo dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) subsidair Pasal 44 Ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8.Tersangka Sahari alias P.Pu bin Musyat dari Kejaksaan Negeri Bondowoso, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
9.Tersangka Vikri Adi Saputra bin Agus Yuliadi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
10.Tersangka Misraji bin Mutarib dari Kejaksaan Negeri Sampang, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
11.Tersangka Sukamanto als. Bilgis bin Madholil dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
12.Tersangka Sharul Akbar Saputra bin Ari Imbang Suprayitno dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
13.Tersangka Hengki Wantara bin Sukri dari Kejaksaan Negeri Muara Enim, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan.
14.Tersangka Nudin Oktariansyah alias Luluk bin Ahmad Nuarson dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Pengancaman.
15.Tersangka Rizieq Akbar bin Adi Gunawan dari Kejaksaan Negeri Prabumulih, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
16.Tersangka I Ade Candra alias Ade bin Ismail dan Tersangka II Putra Yadi alias Putra bin Boimin, dan Tersangka III Ericsen alias Apun anak dari Anwar dari Kejaksaan Negeri Kutai Timur, yang disangka melanggar Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
17.Tersangka I Haryono Pamungkas als Ongki bin Jasman Marto Utomo, Tersangka II Ogi Apriadi als Ogi bin Aliusman dari Kejaksaan Negeri Kutai Timur, yang disangka melanggar Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
18.Tersangka Saipul Rahman als Ipul bin Hasan (Alm) dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
19.Tersangka Silvan Julian bin Anwar dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Plt JAM Pidum Leo Simanjuntak menyebutkan persetujuan penghentian penuntutan atas perkara itu karena masing masing pihak yang berperkara telah berdamai dan saling memaafkan dan bersepakat untuk tidak melanjutkannya ke persidangan.
Selanjutnya memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Felix Sidabutar)
