Hukum

Kejati Sumbar Usut Dugaan Korupsi Anggaran Covid 19

ADHYAKSAdigital.com — Komitmen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, khususnya dibawah kepemimpinan Asisten Pidana Khusus, Hadiman dalam penegakan supremasi hukum, khususnya tindak pidana korupsi patut diparesiasi. Beberapa perkara dugaan korupsi berhasil diusut dan peroleh putusan hukum dari pengadilan tipikor.

Terbaru, Kejati Sumbar, dalam hal ini Bidang Pidana Khusus mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana penanganan Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020.

“Penanganan perkara dugaan korupsi anggaran Covid 19 ini telah memasuki tahap penyidikan, sejak Bulan April 2024 lalu,” ujar Aspidsus Kejati Sumbar, Hadiman kepada ADHYAKSAdigital, Jumat 31 Mei 2024.

Mantan aktor film kenamaan ini menerangkan, sampai sekarang jumlah saksi yang sudah diperiksa pihak Pidsus Kejati Sumbar berjumlah sebanyak 19 orang.

“Belasan saksi yang diperiksa tim penyidik tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari BPBD Pemprov Sumbar, Inspektorat Sumbar, pihak rekanan pengadaan, termasuk satu saksi ahli,” urai Hadiman.


Hadiman menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan secara maraton. Di samping itu, pihaknya juga telah memintakan penghitungan kerugian keuangan negara kepada auditor internal Kejati Sumbar terkait
dugaan korupsi BPBD Sumbar itu.

“Tim auditor internal sedang menghitung kerugian negara dalam perkara ini. Begitu hasilnya keluar, kami akan segera menetapkan tersangka,” ucapnya.

Kejati Sumbar, katanya menambahkan, tidak akan pandang bulu dalam menjerat orang-orang yang bersalah dan perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum. “Jika memang sudah cukup bukti dan hasil audit keluar, maka segera ditetapkan tersangka dan ditahan,” kata Hadiman dengan tegas.

Lebih lanjut Hadiman menjelaskan, kasus ini sendiri terkait dugaan korupsi pengadaan face shield (pelindung wajah) selama pandemi Covid19 lalu.

Pada saat itu, terdapat anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam penanganan Covid-19 yang nilainya mencapai ratusan miliar dalam ratusan kontrak dan ratusan produk.

“Dari kontrak yang sebanyak itu kami kemudian kami selidiki pada dua kontrak. Hasilnya, kami menemukan adanya dugaan penggelembungan harga (mark-up),” tuturnya.

Pagu anggaran untuk dua kontrak pengadaan penanggulangan Covid 19 tersebut diketahui mencapai Rp3,9 miliar pada tahun anggaran 2020 lalu. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button