Nasional

Kejati Gorontalo Songsong ZI WBBM

ADHYAKSAdigital.com –Kejaksaan Tinggi Gorontalo bergerak cepat mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum satuan kerja Kejaksaan ini memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk mewujudkan ZI WBBM ini, Kejaksaan Tinggi berharap dukungan masyarakat dan lembaga-lembaga negara dan kemasyarakatan yang ada di Provinsi Gorontalo.

Lewat Forum Konsultasi Publik, Kejati Gorontalo meminta dukungan, partisipasi, saran dan sinergitas agar Kejati Gorontalo memperoleh predikat ZT WBBM.
Bertempat di Aula Gedung Kantor Kejati Gorontalo, Selasa 28 Mei 2024, sejumlah stake holder, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media dan kelompok sosialnya diundang hadir pada kegiatan Forum Konsultasi Publik.

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Purwanto Joko Irianto, SH.MH menuturkan, Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.

Tujuan dilakukannya Forum Konsultasi Publik yakni untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara Penyelenggara Pelayanan dan Masyarakat, antara lain, pembahasan Rancangan, Penerapan, Dampak, dan Evaluasi Kebijakan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Hari ini kami Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Gorontalo menyelenggarakan kembali Forum Konsultasi Publik sebagai amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,” ujarnya.

Ditambahkan, bahwa setiap satuan kerja minimal melaksanakan Forum Konsultasi Publik 2 (dua) Tahun sekali, dimana Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang pertama telah melaksanakan kegiatan yang sama pada Tahun 2022.

“Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2019 Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah memperoleh predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan pada Tahun 2024 ini sedang membangun zona integritas guna memperoleh predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” urai Purwanto.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar setiap Penyelenggara Pelayanan Publik untuk mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun system penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

“Sekarang ini masyarakat banyak yang berpendapat bahwa pelayanan publik diseluruh Kementerian/Lembaga masih jauh dari harapan dan bukanlah perkara yang mudah dalam pelaksanaannya, karena harus melewati “banyak pintu” atau “banyak meja” (terlalu birokratis) sehingga pelayanan publik yang mudah dan nyaman menjadi sesuatu hal yang sulit,” tandasnya.

Oleh sebab itu, masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button