Nasional

Ketut Sumedana: Saatnya Provinsi Bali Bebas Dari Korupsi !

ADHYAKSAdigital.com –Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana mengajak penyelenggara negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, pelaku usaha dan elemen masyarakat di Provinsi Bali membudayakan Anti Korupsi dalam pelayanan, pembangunan maupun kehidupan keseharian.

Hal ini disampaikan Kajati Bali Ketut Sumedana dalam kegiatan FGD (Focus Group Discustion) yang diadakan oleh Universitas Udayana
UNUD di Hotel Bali Dynasti Kuta, Senin 20 Mei 2024. FGD hari itu mengangkat Thema “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” yang dihadiri Rektor Udayana beserta para Dekan Fakultas dan pejabat Rektorat UNUD.

“Kita tidak bisa memandang sepele bahaya korupsi. Korupsi bukan hanya soal keuangan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan pemerintahan. Oleh karena itu, kehadiran kita di sini adalah untuk bersama-sama menegakkan keadilan dan integritas,” tegas Kajati Bali Ketut Sumedana.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Ketut Sumedana menegaskan perlunya kerjasama antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara terpisah, melainkan melalui keterlibatan semua pihak. “Saya percaya bahwa ketika kita bersatu, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Kejati Bali siap bekerja sama dengan semua elemen masyarakat untuk mencapai tujuan ini,” tegasnya.

Dia menyampaikan perlunya dukungan dan kerjasama yang baik antara APH (Kejaksaan) dari para akademisi (kampus) didalam
penegakan tindak pidana khususnya tindak Pidana Korupsi. Ketut Sumedana mengharapkan bukan hanya Fakultas Hukum tapi seluruh civitas akademika dapat mengenali hukum sehingga tidak akan melakukan pelanggaran hukum
sebagaimana tagline “kenali hukum hindari hukumannya”.

“Kedepannya civitas akademika khususnya di Universitas Udayana lebih ikut terlibat menyuarakan perbaikan-perbaikan
kebiijakan yang kurang pas di Masyarakat sehingga tidak hanya dilaksanakan oleh APH namun juga adanya dukungan dari civitas akademika,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Kajati Bali mengapresiasi kegiatan-kegiatan sosial, kampanye edukasi, dan partisipasi aktif dalam program-program pencegahan yang telah dilakukan oleh berbagai elem masyarakat. “Kejaksaan Tinggi Bali tidak berdiri sendiri dalam menjalankan tugasnya. Kami melihat peran aktif masyarakat, media, dan pemerintah daerah sebagai kunci keberhasilan dalam mewujudkan Bali yang bersih dari korupsi,” tegas Ketut.

Kegiatan FGD ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Universitas Udayana dengan Kejaksaan Tinggi Bali, penanganan permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button