Nasional

Kejari dan Polres Gayo Lues Teguhkan Komitmen Berantas Mafia Tanah

ADHYAKSAdigital.com –Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Kepolisian Resort Gayo Lues meneguh komitmen kedua lembaga negara bidang hukum ini menegakkan supremasi hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Gayo Lues.

Hal ini dinyatakan Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Ismail Fahmi dan Kepala Kepolisian Resort Gayo Lues, AKBP Setiyawan Eko Prasetiya dalam kegiatab Penyuluhan Hukum Bagi Personil Polres Gayo Lues Tahun 2014, yang di gelar di Aula Adhi Pradana Polres Gayo Lues, Kecamatan Kutapanjang, Senin 20 Mei 2024.

“Saatnya membangun komitmen dan sinergitas antara kedua lembaga negara bidang hukum ini, APH Kejari Gayo Lues dan Polres Gayo Lues menegakkan supremasi hukum, pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Gayo Lues,” ujar Kajari Gayo Lues, Ismail Fahmi dalam paparannya saat di daulat sebagai narasumber dalam kegiatan ini.

Kajari Gayo Lues Ismail Fahmi menuturkan, praktik mafia tanah yang menguasai atau merampas tanah secara ilegal memicu terjadinya konflik dan sengketa pertanahan serta menimbulkan banyak kerugian. Untuk itu, pencegahan dan pemberantasan mafia tanah menjadi perhatian serius APH di Kabupaten Gayo Lues.

Dikatakannya, mafia tanah bukan suatu bentuk kejahatan baru di republik ini. Mereka telah banyak memakan korban, khususnya terhadap masyarakat kecil yang sulit untuk mendapatkan akses dan perlakuan hukum yang pasti, adil, dan manfaat.

“Mafia tanah ini sudah kita ketahui banyak bermain dengan aparatur pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, dan keberadaannya juga memiliki potensi tinggi terjadinya konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal,” tegasnya.

Dia menyampaikan permasalahan yang menyangkut tanah, menjadi isu aktual dari masa ke masa dan hingga kini masih terus muncul baik dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat pusat. tanah tidak lagi sekedar dipandang sebagai masalah agrarian semata yang selama ini diidentikkan sebagai pertanian belaka, melainkan telah berkembang, baik manfaat maupun kegunannya, sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks, bahkan tanah sering menimbulkan konflik dalam masyarakat serta menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah, seperti penyerobotan tanah masyarakat tanpa hak atau bahkan menyebabkan hilangnya aset tanah negara, merupakan pekerjaan yang cukup berat dan perlu mendapatkan perhatian kita bersama secara serius kedepan. Masalah tanah meliputi masalah hukum yang rumit, untuk itu pemerintah telah membentuk tim dari unsur lintas kementerian atau lembaga guna menangani kasus hukum terkait pertanahan, termasuk penilaian, dan penyelesaian kasus tanah di Indonesia.

Salah satu dinamika yang menonjol dalam kaitannya dengan pengaruh dari praktek mafia tanah adalah kecenderungan perkara perdata yang dialihkan ke ranah pidana. Kejaksaan Agung melalui Surat Edaran B/230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Obyeknya berupa Tanah, bahwa kasus dengan objek tanah adalah lahan bisnis prospektif dan menggiurkan sehingga berpotensi ditunggangi berbagai kepentingan, baik oknum perseorangan, mafia tanah maupun makelar kasus. Terdapat indikasi dimana kasus-kasus tanah, sejatinya perdata dipaksa dan direkayasa menjadi pidana.

Upaya Kejaksaan dalam mencegah konfilik sengketa pertanahan dan pemberantasan Mafia Tanah antara lain, menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah.

“Segera antisipasi jika terjadi pergolakan dan gesekan horizontal di masyarakat,” pesan Ismail Fahmi dihadapan sejumlah personil Polres Gayo Lues hari itu.

Dia menambahkan, selanjutnya adalah membentuk tim khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran Intelijen, Pidana Umum (Pidum) dan Pidana Khusus (Pidsus). Menindak tegas setiap pejabat Aparatur Sipil Negara, aparat penegak hukum, ketua adat maupun pegawai Kejaksaan yang terlibat atau menjadi backing para mafia tanah ke proses pidana.

Menyebarkan hotline pengaduan mafia tanah kepada masyarakat baik melalui medsos atau spanduk, mengadakan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan terkait sengketa tanah. Kemudian, mengadakan sosialisasi penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat terkait sengketa tanah. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button