Nasional

Cegah Korupsi, Kejari Aceh Singkil MOU Dengan Seluruh Kades

ADHYAKSAdigital.com — Gerak cepat Kejaksaan Negeri Aceh Singkil merealisasikan program JAGA DESA patut diapresiasi. Apa pasal? Munandar SH.MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menjalin kerjasama dengan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Aceh Singkil dalam percepatan pembangunan pedesaan.

Bertempat di Ruang Rapat Kejari Aceh Singkil seluruh Kepala Desa se Kabupaten Aceh Singkil bersepakat menjalin kerjasama lewat penandatanganan nota kerjasama (MOU) dalam Program Jaksa Garda Desa “JAGA DESA”

Penandatanganan nota kerjasama dan kesepakatan hari itu disaksikan langsung Pj. Bupati Aceh Singkil, Drs.Azmi.MAP, Asisten I setdakab. Aceh Singkil, Junaidi, S.STP., M.Si, Pj. Sekda Aceh Singkil, Ahmad Rivai dan undangan lainnya.

Adapun maksud dan tujuan Penandatanganan MOU tersebut yaitu, Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Cegah Korupsi, Kejari Aceh Singkil MOU Dengan Seluruh Kades-

Kemudian, Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh Kepala Desa di Kabupaten Aceh Singkil.

Kajari Aceh Singkil Munandar menegaskan komitmen Kejaksaan menjaga dan mengawal seluruh pembangunan di desa, mengantisipasi secara persuasif bila ada kendala maupun gangguan dalam program pembangunan pedesaan di Kabupaten Aceh Singkil.

“Kejaksaan akan menindak bila ada unsur pidana dalam pengolaan dan pelaksanaan pembangunan di desa,” tegas Kajari Aceh Singkil Munandar di hadapan seluruh kepala desa (keuchik) dan camat se Aceh Singkil.

Cegah Korupsi, Kejari Aceh Singkil MOU Dengan Seluruh Kades-1

Hari itu di gelar Sosialisasi sadar hukum dan Kerjasama Kejaksaan dengan Kepala Desa dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran desa.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Aceh Singkil Jales Marinda YJM, SH menjelaskan sosialisasi sadar hukum merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersinergi mengawal pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran.

Kedua lembaga negara tersebut mengkonsolidasikan Pos Jaga Desa (Jaksa Garda Desa). Nantinya, bakal ada pendampingan untuk menekan permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa dan perangkatnya, termasuk dalam pemanfaatan dana desa.

Cegah Korupsi, Kejari Aceh Singkil MOU Dengan Seluruh Kades-2

“JAGA DESA merupakan upaya Kejaksaan mengawal dan mendampingi perangkat desa untuk memahami seluruh ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa” ujar Munandar. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button