Nasional

Kejati Sumsel Tahan Tersangka Korupsi Internet Desa Kabupaten Muba

ADHYAKSAdigital.com –Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penahanan terhadap MA, tersangka dugaan korupsi pengadaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa atau Internet Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin,Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023.

“Jumat 26 April 2024, penyidik pidana khusus Kejati Sumsel menetapkan MA sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadapnya. Penahanannya di Rutan Klas 1 Palembang sejak 26 April hingga 15 Mei 2024, guna kepentingan penyidikan,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel, Abdullah Noerdenny SH.MH didampingi Kasi Penerangan Hukum, Vanny Yulia Eka Sari kepada ADHYAKSAdigital, Sabtu 27 April 2024.

Penetapan sebagai tersangka kepada MA, selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024.
Penyidikan dugaan korupsi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023 ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024.

Aspidsus Kejati Sumsel, Abdullah Noerdenny menjelaskan, ada sekira 200 (dua ratus) desa yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi obyek penyediaan jaringan internet desa dan menjadi pelanggan atas jaringan internet milik PT. Info Media Solusi Net (ISN).

“PT. ISN sebagai penyedia langganan internet bagi desa menetapkan harga berlangganan internet setiap desa bervariasi dan ada dugaan mark up harga berlangganan. Sehingga dalam proses penyidikan, ada potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp. 27 miliar,” ungkap Aspidsus Abdullah Noerdenny.

Aspidsus Noerdenny menegaskan pihaknya akan terus mendalami alat bukti terkait dengan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud.
Dia juga menegaskan penyidikan atas dugaan korupsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Penyidik pidana khusus Kejati Sumsel bekerja secara profesional dan memegang teguh integritas dalam penyidikannya.

Adapun Perbuatan Tersangka melanggar :

Primair :
Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair :
Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button