Nasional

Lagi, KUHP Terbaru Disosialisasikan

ADHYAKSAdigital.com –Kejaksaan Republik Indonesia mengambil peran sebagai lembaga negara yang diberi tanggung jawab dalam mensosialisasikan isi , pasal dan ketentuan yang termaktub pada Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Kejaksaan Republik Indonesia tiada henti menyuarakan KUHP terbaru ini agar dipahami dan dimengerti seluruh elemen masyarakat. Sehingga dalam penerapannya sebagai ketentuan hukum, KUHP ini tidak menjadi perdebatan dalam penggunaan isi, pasal maupun ketentuan yang tertuang di KUHP ini.

Lewat Jaksa Menyapa di Radio Onine 93 FM Tanjungpinang pekan lalu, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mensosialisasikan KUHP terbaru ini.Koordinator Bidang Pidum Kejati Kepri, Rusmin, SH.MH dan Kepala Seksi Penerangan Hukum Denny Anteng Prakoso, SH.MH didaulat sebagai narasumber acara ini.

Rusmin menyampaikan bahwa proses terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membutuhkan waktu yang cukup panjang, setelah Indonesia merdeka maka dilakukanlah pembahasan untuk dapat membentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri sehingga pada tahun 1963 dilakukanlah Konferensi Hukum Nasional yang dilaksanakan di Semarang dengan merancang konsep awal mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Kemudian seiring berjalannya waktu, konsep tersebut pun menjadi suatu rancangan hingga tahun 1992 sebelum akhirnya terhenti di tahun 1998. Pada tahun 2004 dibentuk kembali Pokja penyusunan rancangan Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dan berjalan hingga disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 6 Desember 2022 dan ditetapkan pada tahun 2023.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru merupakan Undang-undang yang telah diproduksi sesuai dengan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia. Selain mengatur pidana dengan subjek manusia (natuurlijk persoon), KUHP Baru juga mengatur sanksi pidana terhadap korporasi atau badan hukum (rechtspersoon) sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (1).

Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (2) dijelaskan bahwa korporasi yang bisa dikenakan ketentuan tindak pidana sebagaimana KUHP Baru adalah setiap jenis korporasi yang ada di Indonesia yaitu mencakup badan hukum yang berbentuk PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan hukum yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KUHP baru dan KUHP lama memiliki beberapa perbedaan dan terletak pada pidana atau hukuman mati yang tak lagi menjadi pidana pokok menurut KUHP baru. Selain itu, pada KUHP baru, pemerintah juga mengganti pidana tutupan (pidana alternatif) dengan pidana pengawasan.

Bukan hanya itu, KUHP baru juga menambah satu jenis hukuman lain berupa pidana kerja sosial. Menurut Pasal 10 huruf a KUHP lama, pidana pokok adalah sebagai berikut Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan. Di sisi lain, merujuk Pasal 65 KUHP baru, pidana pokok terdiri atas Pidana penjara, Pidana tutupan dan Pidana pengawasan.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru tersebut terdiri dari 37 Bab dan 624 pasal yang terdiri dari Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus yaitu tindak pidana terhadap HAM berat, tindak pidana Teroris, tindak pidana Korupsi, tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Narotika dan perbuatan pemufakatan jahat, persiapan pencobaan dan pembantuan Tindak Pidana Khusus.

“Seluruh elemen masyarakat, individu, kelompok, pelaku usaha, aparatur pemerintahan dan lembaga negara untuk melek hukum dan menjauhi hukuman. Kejari Kepri mengambil peran untuk mensosialisasikan KUHP terbaru ini, sehingga paham betul akan isi dari KUHP tersebut,” ujar Koordinator Bidang Pidum Kejati Kepri, Rusmin SH.MH didampingi Kasi Penerangan Hukum Denny Anteng Prakoso. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button