Nasional

Kebanggaan ! Dr. Ketut Sumedana Kajati Bali

ADHYAKSAdigital.com –Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Dr. Ketut Sumedana SH.MH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 6 Februari 2024.

Selain Ketut Sumedana, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga melantik Dr. N.Narendra Jatna SH.MH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pelantikan dan serah terima jabatan itu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 35 Tahun 2024, tertanggal 29 Januari 2024.

SK Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan Ketut Sumedana mengangkatnya dengan jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.

Kemudian mengangkat Narendra Jatna sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ketut Sumedana menggantikan Narendra Jatna sebagai Kajati Bali. Sedangkan Narendra Jatna menggantikan Reda Manthovani sebagai Kajati DKI Jakarta. Reda sendiri mendapat promosi jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa kedua satuan kerja yakni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi Bali merupakan dua etalase penegakan hukum nasional. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta wilayah hukumnya saat ini melingkupi epicentrum pemerintahan dan ekonomi. Oleh karenanya, membutuhkan proses penegakan hukum yang tidak hanya bersifat pragmatis, namun harus dapat dipertanggung jawabkan secara normatif dan yuridis.
Begitu juga dengan Kejaksaan Tinggi Bali, menurut Jaksa Agung Bali sebagai epicentrum wisata dan wajah Indonesia di mancanegara membutuhkan paradigma penegakan hukum yang preventif dan humanis, namun tetap tegas dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan guna terwujudnya rasa aman dan damai.

“Saya berpesan agar para pejabat yang baru untuk dapat mencermati kebutuhan penegakan hukum dengan masing-masing karakter kewilayahannya. Saya juga ingatkan agar perkuat kepemimpinan dan aspek manajerial saudara, lengkapi dengan kemampuan komunikasi yang baik secara horizontal maupun vertikal agar terwujudnya hubungan antar dinas atau instansi yang harmonis, sinergis namun tegas tanpa friksi,” ujar Jaksa Agung.
Kemudian, Jaksa Agung menyampaikan bahwa setiap proses promosi dan mutasi selalu diiringi dengan proses evaluasi, pertimbangan matang dan penilaian objektif sebagai dasar menempatkan aparatur Adhyaksa yang memiliki kredibilitas, kapabilitas dan kualitas yang memadai.

“Penempatan jabatan tertentu dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi guna tercapainya kinerja yang optimal, terselenggaranya penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” imbuh Jaksa Agung. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button