Nasional

Di Rakon KPU, JAM Intel Tegaskan Kejaksaan Kawal Pemilu Demokratis

ADHYAKSAdigital.com –Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Konsolidasi Nasional, bertempat di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023.

Presiden Joko Widodo membuka secara resmi acara ini. Turut hadir Menko Polhukam Mahfud Md, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian, Jaksa Agung ST Burhanuddin yang diwakili Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, Ketua KPK sementara Nawawi Pomlango, dan pimpinan BPK. Acara ini diikuti oleh seluruh pejabat KPU RI pusat, KPU Kabupaten dan KPU Kota se Indonesia.

Jaksa Agung melalui JAM Intel menyampaikan bahwa Kejaksaan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di bidang politik, Pemilu dan Pilkada. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa Kejaksaan tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Reda Manthovani yang mewakili Jaksa Agung juga memaparkan mengenai arah kebijakan Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 yang meliputi, mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024, mengoptimalkan pembentukan 534 posko pemilu Kejaksaan, sebagai supporting Sentra Gakkumdu.

Kemudian, menerbitkan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, dan melakukan pemetaan (deteksi dini dan cegah dini) potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) Pemilu 2024 serta melakukan penundaan proses penegakan hukum.

JAM-Intelijen mewakili Jaksa Agung mengatakan bahwa Kejaksaan berperan di bidang pidana dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (korupsi & tindak pidana pencucian uang).

Selanjutnya, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung lewat JAM-Intelijen menyampaikan ”Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendapat hukum sebagai Jaksa Pengacara Negara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) terkait permasalahan hukum atau sengketa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024

“Penegakan hukum tindak pidana pemilu yang profesional, netral, objektif dan terpercaya,” ujar Jaksa Agung melalui JAM-Intelijen.

Kemudian peran di bidang Intelijen, ketertiban dan ketentraman umum, yakni memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana Pemilu, pengamanan kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta penelitian pengembangan hukum dan statistik kriminal.

Sesuai Pasal 30B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kejaksaan RI,
penegakan hukum tindak pidana pemilu yang profesional, netral, objektif dan terpercaya. (Felix Sidabutar/Relis)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button