ADHYAKSAdigital.com –Kepala Kejaksaan Negeri bersama para Kepala Seksi dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkumpul di Hotel Kriyad, Banda Aceh. Apa gerangan?
Ratusan jaksa dan juga pejabat utama Kejaksaan se Kejati Aceh itu hadir dalam rangka mengikuti Rapat Kerja Daerah Kejaksaan Tinggi Aceh, Tahun 2023. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Joko Purwanto memimpin langsung gelaran Rakerda yang berlangsung sejak Selasa 12 Desember 2023 hingga Rabu 13 Desember 2023.
Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Joko Purwanto memberikan apresiasi kepada seluruh jajarannya atas capaian kinerja selama Tahun 2023. Kajati Aceh Joko Purwanto secara khusus meminta komitmen jajarannya bahwa Kejaksaan hadir ditengah masyarakat sebagai pelayan, khususnya dalam penegakan hukum.
Joko Purwanto mengatakan Rakerda ini menindaklanjuti Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kemudian tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan, serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
“Rapat Kerja ini memperioritaskan pokok-pokok pembahasan tentang penyusunan proyeksi kebutuhan riil Tahun Anggaran 2025 seluruh Satker Kejaksaan se Aceh,” kata Kajati Aceh.
Selain itu, pada kegiatan tersebut, Joko menyebutkan juga ikut membahas inventarisasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2022. Dan capaian kinerja semester I Tahun Anggaran 2023. “Termasuk perkiraan capaian kinerja semeseter II Tahun Anggaran 2023 seluruh satker,” sebutnya.
Joko mengatakan, dalam capaian kinerja tersebut, juga ikut membahasnya pelaksanaan tupoksi bidang Pembinaan, Intelijen, Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu, kata Joko pada kegiatan tersebut juga ikut membahas terkait pengawasan dan Pidana Militer yang dikaitkan dengan pencapaian target Prioritas Nasional.
“Seperti Penyuluhan Hukum, Pembuatan Ruang Restorative Justice dan Pembuatan Pos Pemilu,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Joko, dalam pembahasan capaian kinerja, pihaknya juga mendiskusikan berbagai kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari PNBP, Hibah, dan seterusnya. Dan paraKajari dan Kajabcari juga diberi materi kegiatan diluar tupoksi.
“Sesuai yang diamanatkan oleh Presiden (Direktif Presiden), Menteri Koordinator atau Menteri terkait. Seperti Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (RAN-PK), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM),” jelas Joko.
Kata Joko, usai kegiatan ini berlangsung, semua dokumen laporan hasil pembahasan akan menjadi bahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI.
Sementara itu, Plh Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis menambahkan dalam kegiatan Rakerda tersebut, pihaknya akan membahas program dokumen manajemen dan program penanganan perkara untuk anggaran tahun 2025. Dalam program tersebut, ada tujuh kelompok kerja (Pokja).
“Dari 25 satker, kita bagi jadi tujuh Pokja,” kata Ali.
Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri seluruh Kajari dan Kacabjari se Aceh, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Aceh Mukzhan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Izharul Haq, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara Provinsi Aceh, Iman Adi Marta dan para tamu undangan lainnya. (Felix Sidabutar)
