Nasional

Kejati Sultra Dakwa 8 Terdakwa Blok Mandiodo Korupsi

ADHYAKSAdigital.com –Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar persidangan perkara dugaan korupsi kerja sama operasional tambang nikel antara PT Antam dengan beberapa perusahaan pertambangan di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2023.

Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Asisten Pidana Khusus Iwan Catur dan Asisten Intelijen Ade Darmawan turun langsung menyidangkan perkara korupsi yang telah menjadi perhatian publik ini. JPU mendakwa ke delapan orang terdakwa melakukan tindak pidana korupsi atas kerjasama operasional tambang nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara ini.

Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin dan mantan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Minerba Dirjen Minerba, Sugeng Mujiyanto didakwa terkait kasus korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Keduanya didakwa terkait kebijakannya di Blok Mandiodo yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
Jaksa mendakwa mantan Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin dan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Minerba Dirjen Minerba, Sugeng Mujiyanto bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan korupsi terkait pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo. Perbuatan itu dilakukan Ridwan bersama-sama dengan terdakwa lain (dalam berkas terpisah), yaitu Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Yuli Bintoro; Sub Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral Henry Julianto; Evaluator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Eric Viktor Tambunan; Pelaksana Lapangan PT. Lawu Agung Mining Glenn Ario Sudarto, Direktur PT. Lawu Agung Mining Ofan Sofwan, dan Pemegang Saham/ pemilik PT. Lawu Agung Mining Windu Aji Sutanto.

Sebanyak 8 orang terdakwa tersebut disidangkan di PN Tipikor Jakarta. Sedangkan 4 terdakwa lainnya, yaitu Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Andi Adriansyah alias Iyan; Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur Rudy Hariyadi Tjandra; Hendra Wijayanto selaku General Manager PT. Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara; Agussalim Madjid selaku Kuasa Direksi PT. Cinta Jaya akan disidangkan di Kendari.

“(Para terdakwa) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata Iwan Catur.
Jaksa menyebut Ridwan berperan membuat kebijakan terkait dengan Blok Mandiodo yang menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Oleh karena itu berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 2.343.903.278.312,91 (triliun).

Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button