Nasional

Torehkan Prestasi ! Kejari Gayo Lues Mampu Perjuangkan Tanah Wakaf Bersertifikat

ADHYAKSAdigital.com –Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Nanggroe Aceh Darussalam, Ismail Fahmi SH.MH kembali menorehkan prestasi. Tanah wakaf di sejumlah daerah di Kabupaten Gayo Lues akhirnya telah bersertifikat. Peran Ismail Fahmi lewat kerjasama antara Kejari Gayo Lues dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gayo Lues dalam memperjuangkan tanah wakaf bersertifikat patut di apresiasi.

Bertempat di Aula Kantor Kejari Gayo Lues, Blangkejeren, Selasa, 5 September 2023, Pejabat Bupati Gayo Lues, Drs.H Alhudri, MM didaulat secara resmi menyerahkan 15 (lima belas) sertifikat tanah wakaf kepada 9 (sembilan) desa di Kecamatan Terangunyang diberikan kepada para Pengulu dan para Nadzir penerima sertifikat tanah wakaf Kecamatan Terangun.

Penyerahan sertifikat hari itu disaksikan unsur Forkompimda,Kapolres Gayo Lues diwakili Wakapolres, Kompol Edi Yaksa, S.Sos, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, Bob Rosman, S.H., M.H.Kemudian, Ketua Mahkamah Syariah Blangkejeren, T. Swandi, S.H., M.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Edi Pranata, SST. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues, H. Akly, S.Ag., M.H, Ketua MPU Gayo Lues, Tgk. Syahbuddin, Para Kasi dan Kasubbagbin Kejari Gayo Lues.

“Hari ini kita patut berbangga mampu merealisasikan sejumlah tanah wakaf di Gayo Lues memperoleh sertifikat dari BPN. Hal ini atas komitmen Pemkab Gayo Lues, Kejaksaan, Kemenag Gayo Lues, Mahkamah Syariah Aceh dan BPN ikut serta berpartisipasi membantu Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam program pembangunan di Gayo Lues, khususnya tanah wakaf terpelihara dan aman dari upaya penyerobotan oknum mafia tanah,” ujar Pj Bupati Alhudri.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gayo Lues Akly menyampaikan tujuan kita adalah bagaimana seluruh tanah wakaf yang ada di Kabupaten Gayo Lues keberadaanya secara hukum diakui, yaitu dengan diterbitkan sertifikatnya. Program sertifikasi tanah wakaf ini buat untuk menghindari agar tanah wakaf tersebut tidak di ambil alih oleh orang lain dan kegunaannya masih sesuai dengan tujuan awal tanah wakaf tersebut.

“Ada 300 lebih tanah wakaf di Gayo Lues sehingga kita harus mengamankan tanah wakaf tersebut dengan program sertifikasi ini. Tanah wakaf tidak boleh di Warisi, tidak boleh di hibah, tidak boleh di ambil alih dan sebagainya itu jelas ada UU nya sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sehingga, dengan adanya kegiatan ini masyarakat mulai paham akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf,” tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Ismail Fahm menuturkan, kegiatan yang difasilitasi pihaknya hari itu merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama (mou) antara kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues dengan Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues Nomor : 62/SKB-11.13.HP.02/II/2023, B-01/L.1.26/Gs.1/02/2023 dan B-260/Kk.01.16/HK.02/02/2023 tentang koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka sertifikasi dan pengamanan tanah wakaf yang di laksanakan pada tanggal 01 Februari 2023 di hotel Hermes, Banda Aceh.

Maksud dari perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai landasan bagi para pihak untuk melakukan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka sertifikasi dan pengamanan tanah wakaf dan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka sertifikasi dan pengamanan tanah wakaf. Ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut meliputi : 1) pemberian dukungan data dan atau informasi; 2) percepatan sertifikasi tanah wakaf; dan 3) pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kajari Gayo Lues, Ismail Fahmi menyampaikan program sertifikat tanah Wakaf tersebut muncul dari banyak persoalan tanah wakaf yang timbul setelah pewakaf meninggal dunia,terjadi gugatan dari yang merasa ahli waris dan mafia tanah terhadap tanah wakaf.

“Hal ini tentu telah merusak sendi sendi religius dari pewakaf dan melahirkan persoalan hukum, sehingga untuk melindungi tanah wakaf tersebut perlu di sertifikatkan, program tersebut sejalan dengan direktif presiden tentang pemberantasan mafia tanah,” tegas Ismail Fahmi

Maraknya praktik mafia tanah disejumlah daerah, ada kekhawatiran sejumlah obyek tanah menjadi korban praktik mafia tanah, termasuk tanah wakaf. Oleh sebab itu, keberadaan tanah wakaf patut di jaga agar tidak menjadi obyek oknum mafia tanah untuk diperjual belikan. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button