Nasional

Kejari Prabumulih Jemput Paksa Tersangka Dugaan Korupsi E-Warung

ADHYAKSAdigital.com –Kejaksaan Negeri Prabumulih, Sumatera Selatan melakukan penahanan terhadap MS, tersangka dugaan korupsi E-Warung Program PKH Kementerian Sosial pada Dinas Sosial Prabumulih, Kamis 31 Agustus 2023.

Tersangka MS, dilakukan penjemputan paksa dari salah satu rumah sakit di Palembang. Tersangka mangkir dari pemanggilan penyidik Pidana KHusus Kejari Prabumulih dan mengaku tengah dirawat akibat sakit yang dideranya.

“Tersangka MS adalah oknum pejabat Kepala Bidang di Dinas Sosial Pemerintah Kota Prabumulih. Dia diduga korupsi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Roy Riady SH.MH didampingi Kasi Pidsus Rudy Firmansyah kepada ADHYAKSAdigital, Kamis malam.
Usai dijemput di salah satu rumah sakit di Palembang, MS langsung menjalani pemeriksaan Tim Penyidik Pidsus Kejari Prabumulih. Usai pemeriksaan, MS langsung ditahan dan dibawa ke Rutan Klas IIB Prabumulih guna dititipkan selama 20 hari dalam proses hukum kasus yang menjeratnya.

“Hari ini, kita melakukan penahanan terhadap tersangka MS, setelah dilakukan penangkapan di Palembang dan dilakukan penjemputan paksa terkait kasus dugaan korupsi e-Warung Kemensos RI yang dikelola Dinsos Prabumulih, dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Tersangka MS, tidak koperatif,” ujar Kajari Prabumulih, Roy Riady.

“Meski menggunakan kursi roda, tersangka MS dalam kondisi baik, hasil pemeriksaan kesehatannya di Palembang dan dokter dari RSUD Prabumulih dinyatakan sehat. Kalau, ia mau memakai kursi roda itu haknya dia,” sambungnya menjelaskan,” ujarnya.

Roy menerangkan, dalam proses penyidikan, ada 16 e-Warung yang menyalurkan sebanyak 9 ribu penerima manfaat program tersebut.”Kalau dikalikan Rp 200 ribu per orang menerima manfaat tersebut, artinya ada kucuran dana 1 tahun itu mencapai Rp 21 miliar lebih untuk program bantuan non tunai ini untuk masyarakat tidak mampu,” bebernya.

Roy menambahkan, MS membentuk koperasi. Lalu uang koperasi ini seharusnya dipergunakan untuk penerima manfaat e-warung. Namun kenyataannya, ia malah menerima uang tunai kurang lebih Rp 90 juta.

“Ada pula penerimaan dalam bentuk deposito sekira Rp 300 juta dan penerimaan yang lain tidak bisa kami sebutkan karena masih dalam penyelidikan,” ujarnya.
Roy mengungkapkan bahwa pihaknya juga masih melakukan pengembangan terhadap tersangka MS.

“Tersangka MS dijerat pasal 8 atau 9 atau 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tenteng pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
(Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button