Nasional

Penegakan Hukum Humanis, 10 Berkas Perkara Peroleh RJ

ADHYAKSAdigital.com –Penegakan hukum humanis Kejaksaan kebali direalisasikan lewat penerapan keadilan restoratif. Kali ini, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana atas nama Jaksa Agung menyetujui pengajuan pengentian penuntutan dari sejumlah Kejaksaan Negeri.

Melalui gelar perkara yang di gelar di Gedung JAM Pidum, Jakarta, Senin 19 Juni 2023, 10 (sepuluh) berkas perkara pidana ringan dari sejumlah Kejari dihentikan penuntutannya dan meminta segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice (SKP2 RJ).

Ke 10 perkara pidana itu, yakni :

1.Tersangka NURAINA FITRI dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2.Tersangka SUSI SUSANTI dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.
3.Tersangka BUDI YANTO NASUTION dari Kejaksaan Negeri Binjai yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4.Tersangka PAIJO dari Kejaksaan Negeri Langkat yang disangka melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang Perusakan.
5.Tersangka JUNAIDI dari Kejaksaan Negeri Karo yang disangka melanggar Primair Pasal 310 Ayat (3) subsidair Pasal 310 Ayat (2) lebih subsidair Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6.Tersangka SYAIFUL Als TIMBUL dari Kejaksaan Negeri Asahan yang disangka melanggar Pasal 353 Ayat (1) jo. Pasal 53 subsidair Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang Pengancaman.
7.Tersangka ANWAR alias GONDRONG bin RASYID dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
8.Tersangka H. MUH. ALI bin (Alm) H. MADDE dari Kejaksaan Negeri Berau yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (2) subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
9.Tersangka I AGUSTINUS ANDREAS GONE alias ANDRE dan Tersangka II ALOWISIUS ONA alias AWI TOBIL dari Kejaksaan Negeri Lembata yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
10.Tersangka ELSALVIO LABA PEGAN alias WILI dari Kejaksaan Negeri Lembata yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

JAM Pidum Fadil Zumhana menyebutkan SKP2 RJ sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button