Nasional

Peran JPN Kejari Gianyar Peroleh Apresiasi

ADHYAKSAdigital.com –Peranan Kejaksaan lewat Jaksa Pengacara Negara dalam membantu dan mengawal seluruh program lembaga negara dan badan usaha negara patut diapresiasi. JPN dibawah kordinasi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diberi peran melakukan pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan melakukan tindak hukum lainnya.

JPN Kejaksaan Negeri Gianyar, Bali atas kuasa khusus dari BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa Tenggara Barat mengajukan gugatan dan penagihan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Atas peran JPN ini, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua mengapresiasi atas suport dan kordinasi antar kedua lembaga, khususnya dalam mendukung dan mengawal program BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, khususnya di Kabupaten Gianyar, Bali.
“Senin, 8 Mei 2023 lalu, Deputi Direktur Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua BPJS Ketenagakerjaan Kuncoro Budi Winarno secara khusus memberikan penghargaan kepada kita atas peran JPN Kejari Gianyar dalam mendukung dan mengawal program BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini upaya gugatan yang kita layangkan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Agus Wirawan Eko Saputro, S.H., M.H kepada ADHYAKSAdigital, Selasa 16 Mei 2023.

Disebutkan, Jaksa Pengacara negara (JPN) dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan (instansi pemerintah pusat/daerah, badan usahan milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD)), bahkan perorangan dalam lingkungan selain hukum pidana.

Kejaksaan dalam hal ini dapat menjalankan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara (JPN) guna menjaga kewibawaan pemerintah. Jaksa Pengacara Negara, yaitu jaksa yang memiliki kuasa khusus. Di mana jaksa ini bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.
“Tugas JPN meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain.Bantuan Hukum adalah tugas JPN dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi,” ujar Kajari Gianyar Agus Wirawan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar yang diwakili oleh Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Finna Wulandari, S.H., Jaksa Pengacara Negara I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM, S.H. dan Creisna Okkanandya Elsadwipa, S.H. guna melakukan sharing pengalaman sebagai Kejaksaan Negeri Pertama se-wilayah Bali Nusa Tenggara Papua yang berhasil mengajukan gugatan sederhana kepada badan usaha yang tidak beritikad baik.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa Tenggara Papua mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan Kejaksaan Negeri Gianyar, “Kami harapkan Kejaksaan Negeri Gianyar sebagai inisiator dalam pengajuan gugatan sederhana ini dapat menjadi study tiru yang dapat dijadikan acuan BPJS Ketenagakerjaan wilayah lainnya” harap Kuncoro Budi Winarno. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button