Nasional

Niat Bantu Biaya Persalinan, Malah Terancam Pidana

ADHYAKSAdigital.com –Aksi sosial kita membantu seorang teman membutuhkan sejumlah uang, apalagi untuk biaya persalinan istrinya yang tengah hamil tua adalah sikap yang amat mulia. Menjadi kewajiban kita agar menolong sesama dan berbagai simpati bagi yang tengah susah.

Di Jakarta Utara, Jakarta, seorang warga setempat harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Dia tanpa menyadari sepeda motor yang dijadikan jaminan untuk peminjaman sejumlah uang seoraang temannya adalah milik orang lain. Dia dituduh bagian dari sindikat pencurian yang dilakukan temannya itu, dia dianggap sebagai penampung/penadah barang curian.

Saat itu, Juli 2023, Berawal dari seorang pria M yang datang ke D hendak meminjam uang, katanya untuk biaya persalinan melahirkan istrinya. D dan M sebelumnya saling mengenal dan berteman. D pun membantu M. Hanya saja saat itu M menawarkan sebuah sepeda motor yang dkenderainya untuk dijadikan jaminan atas peminjaman sejumlah uang dimaksud. Keduanya pun bersepakat, sepeda motor berpindah tangan, sejumlah uang diberikan kepada M.
Apes bagi D. Sepeda motor yang dijaminkan M itu rupanya milik orang lain, yang dipinjammnya dari HIS. HIS, si pemilik sepeda motor tidak terima sepeda motornya diagunkan kepada D. Dia curiga, M dan D bersengkongkol dalam aksi penggelapan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dipinjamkan kepada M. HIS pun melaporkan kehilangan sepeda motornya itu ke kepolisian setempat.

Proses hukum atas laporannya ditindaklanjuti polisi. M rupanya keburu kabur. Penyidik pun mengamankan D, pihak yang diduga sebagai penadah barang curian. D pun ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana penadahan, yang melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan. Sesuai dengan ketentuan, proses hukum perkara ini tiba pada pelimpahan berkas, barang bukti dan tersngka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Menerima pelimpahan berkas perkara pidana penadahan dengan tersangka D, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) Tentang Penadahan. Tim jaksa pidana umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang dikomandoi Kasi Pidum Surya Budi Darma SH.MH lantas memeriksa, mempelajari dan mengkaji berkas perkara tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penegakan hukum humanis yang telah menjadi budaya Kejaksaan saat ini tertanam dalam diri Atang Pujiyanto SH. MH. Tergerak dilandasi hati nurani, Atang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berinisiasi memediasi perdamaian antara korban dengan pelaku.Penegakan hukum humanis menjadi alasan pihaknya untuk menawarkan perkara itu tidak dilanjutkan penuntutannya ke persidangan.

Niatan mulia pihaknya membuahkan hasil. HIS dan D saling memaafkan. Mereka bersepakat damai dan membubuhkan tanda tangan diatas materai pernyataan perdamaian dengan disaksikan para saksi. “20 Maret 2023 lalu mereka bersepakat damai dan menandatangi perjanjian perdamaian,” tutur Kajari Jakarta Utara Atang Pujiyanto didampingi Kasi Pidum Surya Budi Darma dan Kasi Intel Aditya Rakatama kepada ADHYAKSAdigital, Kamis 6 April 2023.

Atang menerangkan mereka berdamai dan sepakat untuk tidak melanjutkan persoalan ini hingga proses hukum lanjutan ke persidangan. “D mengaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan untuk lebih baik dalam berperilaku kesehariannya,” kata Atang Pujiyanto.

Atas terwujudnya perdamaian antara keduanya, Kejari Jakarta Utara mengusulkan penghentian penuntutan perkara tersebut ke pimpinan melalui Kajati DKI Jakarta Reda Manthovani untuk diteruskan ke Jaksa Agung agar disetujuinya penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang di terbitkan Kejari Jakarta Utara.
“JAM Pidum DR Fadil Zumhana Harahap SH.MH atas nama Jaksa Agung ST Burhanuddin menyetujui usulan kita. Kejari Jakarta Utara meneribitkan SKP2 Restorative Justice atas perkara pidana penadahan dengan tersangka D. Dengan demikian D bebas dari ancaman pidana. Perkara ini kita hentikan,” tegasnya.

Kajari Atang Pujiyanto menyebutkan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button