ADHYAKSAdigital.com –Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Karawang sangat dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengawal program pembangunan.
Bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Karawang, Senin 20 Maret 2023, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Kajari Karawang saling membubuhkan tandatangan dalam nota kesepakatan kerjasama antara kedua lembaga Pemkab Karawang dan Kejari Karawang.
Bahwa dilaksanakannya Penandatanganan Nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan Kejaksaan Negeri Karawang yang bertujuan untuk melakukan Pendampingan Hukum dalam Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta agar terciptanya sinergitas Kejaksaan Negeri Karawang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya terkait dengan program-program yang
ada serta Program dapat berjalan dengan aman dan lancar.
“Kejari Karawang dan Pemkab Karawang menyatakan kerjasamanya dalam bidang Datun agar JPN Kejari Karawang membantu dan mengawal seluruh program pembangunan Pemkab Karawang,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Syaifullah kepada ADHYAKSAdigital, Selasa 21 Maret 2023.
JPN melakukan pendampingan hukum terkait dengan Tugas dan Fungsinya dalam pelaksanaan Program-program yang ada guna mencegah terjadi adanya permasalahan hukum yang baru dan menimalisir adanya penyelahgunaan wewenang yang tidak seusai dengan regulasi yang ada.
“Jaksa Pengacara Negara Kejari Karawang dapat mewakili Pemkab Karawang dalam menghadapi gugatan maupun problematika hukum yang disampaikan kepada pemerintah daerah. JPN atas surat kuasa khusus maupun pendampingan hukum dengan penuh tanggung jawab semaksimal mungkin membantu pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujar Kajari Karawang Syaifulah dalam arahannya saat itu.
Tampak hadir dalam penandatangan MoU tersebut, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Sekda Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, Kasi Datun Yashinta Irenne,Plt. Direktur RSUD, Dr. Fitra Hergyana, Direktur Rumah Sakit Khusus Paru, Dr. Hj. Anisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sujana Ruswana dan Para Kepala OPD Se-Kabupaten Karawang. (Felix Sidabutar)
