Nasional

Lagi, 17 Perkara Pidana Peroleh RJ

ADHYAKSAdigital.com –Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Fadil Zumhana Harahap atas nama Jaksa Agung memberikan persetujuan penghentian penuntutan atas 17 (tujuh belas) perkara pidana umum, Senin, 20 Maret 2023.

17 Perkara pidana itu yakni :
1. Tersangka ANDI RUSLI dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

2. Tersangka DIKI SUTANSAH bin KUSNADI dari Kejaksaan Negeri Sumedang yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.

3. Tersangka RATNA binti (alm) RUSLAN dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

4. Tersangka BUSTAMI bin alm SULAIMAN dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

5. Tersangka YANTI MAHBENGI binti SARMIDI dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

6. Tersangka NURIS HUDAYA bin YUSBI HAKIM dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

7. Tersangka CHAIRAN FITRA AD bin ADNAN alm dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

8. Tersangka MUHAMMAD FANI bin alm RUSLI YASIN dari Kejaksaan Negeri Langsa yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

9. Tersangka BAHRUL WAHYUDI bin alm M. YUSUF dari Kejaksaan Negeri Langsa yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

10.Tersangka HEAVENLY MUMU dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pengancaman.

11. Tersangka INDY GALANG MERENTEK dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.

12. Tersangka KORNELES KOCU alias KARNO dari Kejaksaan Negeri Fakfak yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

13. Tersangka RHOMA DHONI bin SUKIRMAN dari Kejaksaan Negeri Pringsewu yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

14. Tersangka TRIYONO bin LEGINO dari Kejaksaan Negeri Pringsewu yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

15. Tersangka IMAM NURHIDAYAT bin SUGIYONO dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

16. Tersangka YUSUP alias KABUL bin PANGERAN dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP tentang Penganiayaan.

17. Tersangka SRIONO alias TRI bin SUMARNO dari Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan karena telah dilaksanakan proses perdamaian antara tersangka dengan korban.
Tersangka belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
(Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button