Nasional

SKP2 RJ Terbit, Apresiasi Penegakan Hukum Humanis Kejari Batubara

ADHYAKSAdigital.com –Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatera Utara menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Restorative Justice (SKP2 RJ) atas perkara pidana penganiayaan dengan tersangka atas nama Muhammad Syafii.

Bertempat di Gedung Kantor Kejari Batubara, Labuhan Ruku, Selasa 14 Februari 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Batubara Amru Siregar SH.MH menyerahkan langsung SKP2 RJ itu kepada Muhammad Syafii.

“Perkara ini kita hentikan dan telah disetujui penghentian perkaranya oleh Bapak JAM Pidum Fadil Zumhana pada tanggal 7 Februari 2023 lalu,” ujar Kajari Batubara Amru Siregar didampingi Kasi Intel Donni Harahap dan Kasi Pidum Vinsensius Tampubolon kepada ADHYAKSAdigital.
Kajari Batubara Amru Siregar menerangkan, pasca disetujui penghentian penuntutannya, tim jaksa pidana umum segera menyelesaikan pemberkasan administrasi perkara itu dan membuatkan SKP2 RJ agar segera diserahkan kepada tersangka Muhammad Syafii.

“Hari ini kita menyerahkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restorative Nomor PRINT-01/L.2.32/Eoh.2/02/2023 Tersangka An. Muhammad Syafii dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1),” ujar Amru Siregar.

JAM Pidum Fadil Zumhana atas nama Jaksa Agung ST Burhanuddin menyetujui usulan penghentian penuntutan yang diajukan Kejari Batubara atas penganiayaan atas nama tersangka Muhammad Syafii yang diduga melanggar Pasal 351 KUHP.

“Penegakan hukum berlandaskan hati nurani dan humanis, Kejari Batubara mampu memfasilitasi penghentian perkara ini. Syafii akhirnya bebas dari ancaman pidana. Ini semua kita lakukan sebagai implementasi penegakan hukum Kejaksaan RI yang berhati nurani dalam menerapkan keadilan restoratif,” tegasnya.

SKP2 RJ sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.(Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button