Nasional

Akmal Abbas: Penegakan Hukum Humanis Melalui Keadilan Restoratif

ADHYAKSAdigital.com –Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abbas menyebutkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Kejaksaan RI telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme penerapan Keadilan Restoratif.

Hal itu disampaikan Wakajati Riau Akmal Abbas sebagai narasumber pada kegiatan “Tanya Jaksa” dengan thema Restorative Justice yang di siarkan secara langsung Riau TV, Pekanbaru, Selasa 24 Januari 2023.

Wakajati Riau Akmal Abbas menuturkan penerapan “Keadilan Restoratif” benar-benar untuk kepastian hukum dan mengedepankan Hak Asasi Manusia, khususnya bagi korban dalam tindak pidana.

“Hukum terus bergerak mengikuti dinamika masyarakat, restorative justice menjadi terobosan untuk mewujudkan keadilan hukum yang memanusiakan manusia, menggunakan hati nurani. Sekaligus melawan stigma negatif yang tumbuh di masyarakat yaitu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sehingga perkara-perkara yang sifatnya sepele atau ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan dan tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan,” terang Akmal Abbas.

Menurutnya, penerapan keadilan restoratif dengan cara memediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam penyelesaian permasalahan memiliki tujuan utama pemulihan kerugian pada korban dan pengembalian pada keadaan semula.

“Lebih daripada itu, melalui RJ (restorative justice), stigma negatif atau labeling “orang salah” itu dihapuskan. Ia tidak akan diadili di depan umum dan diberi kesempatan untuk bertaubat. Kalau dalam masa kesempatan itu diberikan, orang itu mengulangi perbuatannya, maka dia siap untuk dipenjara,” jelasnya.

“Banyak kasus di masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara damai. Sehingga masalah-masalah ringan bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif dan bisa menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lembaga permasyarakatan (LP),” ujarnya kembali.

Wakajati Riau menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya memenuhi nilai kepastian untuk mencapai keadilan, namun juga kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan yang hakiki. Institusi Kejaksaan ingin kehadiran jaksa di tengah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga kemanfaatan hukum.

“Penegakan hukum harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena hukum ada untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga apabila penegakan hukum dipandang tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, maka itu sama dengan hukum telah kehilangan rohnya,” ujar Wakajati Riau Akmal Abbas. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button