Nasional

Tuntutan Rendah, Kejagung Perintahkan JPU Kejari Lahat Ajukan Banding Perkara Asusila Anak

ADHYAKSAdigital.com — Kejaksaan Agung memerintahkan Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lahat, Sumatera Selatan untuk mengajukan banding atas perkara kejahatan seksual atau asusila terhadap anak dibawah umur. Hal itu sebagai upaya hukum Kejaksaan atas tuntutan terhadap terdakwa pada kasus itu yang dinilai rendah.

“Mendapati adanya polemik atas tuntutan JPU Kejari Lahat yang dinilai tidak adil, kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, kami langsung melakukan eksaminasi atas perkara itu,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Senin 9 Januari 2023.

Ketut Sumedana memastikan Kejagung dalam hal ini Kejari Lahat mampu memberikan kepastian hukum atas perkara itu. Kejari Lahat dinilai kurang cermat dalam menangani perkara itu, khususnya dalam mengajukan tuntutan hukuman terhadap terdakwa perkara tersebut dengan tuntutan 7 bulan penjara. Bahkan majelis hakim yang menangani perkara itu memutuskan hukuman 10 bulan penjara terhadap terdakwa perkara asusila anak dibawah umur ini.

 

 



“Tidak kita pungkiri, Ada kesan ditengah masyarakat, putusan majelis hakim itu juga rendah diakibatkan rendahnya tuntutan yang diajukan JPU Kejari Lahat,” kata Ketut Sumedana.

Hasil eksaminasi menunjukkan bahwa dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, para pelaku dan korban masih merupakan anak di bawah umur sehingga undang-undang yang diterapkan dalam penanganan perkara ini yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Terhadap para pelaku, dikenakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun penjara, serta denda Rp300.000.000 dan paling sedikit Rp60.000.000.

Hasil eksaminasi menunjukkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga menimbulkan reaksi yang masif di berbagai platform media dan masyarakat termasuk keluarga.

Tidak ada norma hukum yang dilanggar apabila Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding meskipun antara putusan dengan tuntutan lebih tinggi. Maka demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berdasarkan hati nurani, diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil langkah strategis yaitu upaya hukum banding dengan harapan hukuman dapat diperberat.

“Pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tetap melakukan pemeriksaan yang intensif kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara dan pejabat struktural Kejaksaan Negeri Lahat, dan apabila ditemukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kapuspenkum Ketut Sumedana. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button