ADHYAKSAdigital.com –Pelayanan birokrasi Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sepanjang Tahun 2022 mengalami perubahan drastis. Hal itu dilakukan sebagai upaya agar mampu memperoleh predikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Dade Ruskandar SH, MH mengaku mengimpikan Kejati Maluku Utara dapat memperoleh predikat WBK/WBBM pada tahun 2023 mendatang.
Seiring dengan kewajiban semua lembaga negara untuk membangun zona integritas bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM), Kajati Maluku Utara mengaku pihaknya sangat berkeinginan agar seluruh unit kerja di Kejari-Kejari se Maluku Utara dapat mewujudkannya.
“Sebagai Kajati Maluku Utara, saya memiliki tanggung jawab moral mewujudkan WBK/WBBM ini. Kejati Maluku Utara sedang mempersiapkan diri untuk perwujudan zona WBK dan WBBM tersebut,” ujar Kajati Maluku Utara Dade Ruskandar kepada ADHYAKSAdigital, Kamis 29 Desember 2022.
Kajati Dade Ruskandar mengaku tidak mampu bekerja seorang diri dalam perwujudan WBK/WBBM itu. Pihaknya butuh dukungan semua pihak agar perwujudan WBK/WBBM di lingkungan kerja Kejati Maluku Utara dan Kejari se Maluku Utara terrealisasi.
“Untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM itu menandakan wajib bagi Kejaksaan harus mampu melakukan terobosan perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Perubahan pola pikir (mindset), perubahan sarana dan prasarana untuk kemudahan birokrasi dan persiapan SDM yang handal, sehingga Kejaksaan hadir untuk masyarakat luas,” katanya.
Dade Ruskandar memberikan apresiasi atas capaian kinerja jajarannya sepanjang Tahun 2022. Ada peningkatan kinerja masing-masing satuan kerja di Kejaksaan Negeri dan semua bidang, intelijen, pidana khusus, pidana umum, pengelolaan barang bukti, perdata dan tata usaha negara, pembinaan dan pengawasan.
“Beragam torehan prestasi yang kita hasilkan sepanjang Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan beragam piagam penghargaan yang diberikan lembaga negara lain maupun elemen masyarakat atas pelayanan dan penegakan hukum Kejati Maluku Utara,antara lain penghargaan laporan kinerja pengawasan, penghargaan laporan kinerja bidang intel, dan penghargaan dari KPPN Ternate atas penyerapan anggaran terbaik” kata Dade Ruskandar.
Dia berharap pelayanan dan penegakan hukum Kejati Maluku Utara dan Kejari se Maluku Utara didukung Kejaksaan Agung, khususnya dalam pemenuhan penambahan anggaran dan fasilitas pendukung, khususnya armada transportasi laut, mengingat Kejari di wilayah hukum Kejati Maluku Utara berada di beberapa kepulauan dan harus lewat transportasi laut.
Daftar Kejari di Maluku Utara
1. Kejaksaan Negeri Ternate
2. Kejaksaan Negeri Halmahera Utara
3. Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan
4. Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah
5. Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
6. Kejaksaan Negeri Sula
7. Kejaksaan Negeri Morotai
8. Kejaksaan Negeri Halmahera Barat
9. Kejaksaan Negeri Halmahera Timur
10. Kejaksaan Negeri Taliabu
Laporan : Felix Sidabutar
