Nasional

Lagi, JAM Pidum Terapkan Keadilan Restoratif

ADHYAKSAdigital.com –Penegakan hukum humanis kembali ditorehkan Kejaksaan RI. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana menerapkan keadilan restoratif untuk penghentian penuntutan atas berkas perkara pidana umum yang diajukan oleh beberapa Kejaksaan Negeri.

JAM Pidum Fadil Zumhana menyetujui usulan penghentian penuntutan terhadap 8 (delapan) berkas perkara pidana umum usulan beberapa Kejaksaan Negeri,Selasa 15 November 2022. JAM Pidum Fadil Zumhana memerintahkan masing-masing Kejari menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ekspose dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H. M.H., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda.

Ke delapan berkas perkara pidana itu, yakni :

1.Tersangka REDY ERVANY alias REDY bin SUHARDI dari Kejaksaan Negeri Ketapang yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

2.Tersangka IRWAN alias BAGOK bin YANTO dari Kejaksaan Negeri Sambas yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

3.Tersangka NORMAN SUSENO als SUSENO als ALIONG Anak TAWBWEE dari Kejaksaan Negeri Pontianak yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

4.Tersangka CORNELIUS PALNO als GUMPAL bin DEWAN UTUS dari Kejaksaan Negeri Tabalong yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

5.Tersangka HAIDIR bin TOHALUS dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Kedua Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

6.Tersangka SARKAWI als AWI bin SAIBAN (alm) dari Kejaksaan Negeri Kotabaru yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

7.Tersangka IRAWADI als ADI bin SILIS dari Kejaksaan Negeri Siak yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

8.Tersangka TJAISAN alias AWANG alias AWAN dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

JAM Pidum Fadil Zumhana menyebutkan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
(Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button