Nasional

Penegakan Hukum Humanis, 9 Perkara Dihentikan

ADHYAKSAdigital.com –Penegakan hukum humanis kembali direalisasikan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana menyetujui 9 (sembilan) perkara tindak pidana umum untuk dihentikan penuntutannya, Kamis 20 Oktober 2022.

Gelar Perkara digelar secara daring yang disampaikan masing-masing Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, yakni Kejari Palu, Kejari Parigi Moutong, Kejari Buol, Kejari Bengkulu Selatan, Kejari Lebong, Kejari Bulukumba dan Kejari Takalar.

Adapun 9 (sembilan) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

1. Tersangka ZATRIAWATI, S.E., M.PWP alias WATI dari Kejaksaan Negeri Palu yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) atau Kedua Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tersangka DENI dari Kejaksaan Negeri Parigi Moutong yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

3. Tersangka AMRIN U. JAMADA alias MULI dari Kejaksaan Negeri Buol yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

4. Tersangka CECEP NUGRAHA bin MILKAN dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

5. Tersangka DIO ZIHAN ANUGRAH als DIO bin BADRUZZAMAN dari Kejaksaan Negeri Lebong yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

6. Tersangka ISKANDAR alias KANDA bin RUMALLANG dari Kejaksaan Negeri Bulukumba yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.

7. Tersangka HALIAH binti LEPA DG KILA dari Kejaksaan Negeri Takalar yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

8. Tersangka JUFRI DG TABA bin KAMMA DG NURU dari Kejaksaan Negeri Takalar yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan atau Pasal 360 Ayat (2) KUHP tentang Kelalaian.

9. Tersangka I FARISAL DG ROWA bin SYAMSU DG NGITUNG, Tersangka II MUH. ASRI DG NABA bin RABA DG TOMPO, Tersangka III SYAHRUL FRATAMA bin SYAMSU DG TALLI dari Kejaksaan Negeri Takalar yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.

JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button