ADHYAKSAdigital.com –Warga Kota Bogor patut berbangga. Apa pasal? Pemerintah Kota Bogor mampu menorehkan prestasi gemilang dalam pelayanan informasi publik yang menyampaikan informasi produk hukum Daerah Kota Bogor. Atas prestasi itu, Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan sebagai Peringkat 2 (kedua) Nasional Tahun 2022.
Bertempat di Ballroom Hotel Grand Sahid di Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022, MenkumHAM Yasona Laoly menyerahkan piagam kepada Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim sebagai peringkat 2 kepada Pemerintah Kota Bogor sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk kategori kota Tahun 2022.
“Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2022 kembali mendapatkan penghargaan di tingkat nasional, melalui serangkaian penilaian independen akhirnya dinobatkan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik kedua nasional untuk kategori kota,” ucap Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor Alma Wiratna SH, MH dalam keterangannya kepada ADHYAKSAdigital.
Kabag Hukum Alma Wiratna menerangkan, Pemkot Bogor berhasil menjadi anggota JDIH Terbaik 2 Nasional Tahun 2022 Kategori Kota setelah menjalani penilaian yang sangat ketat, adapun posisi pertama ditempati Kota Batam, Kota Ambon di posisi ketiga, Kota Sukabumi di posisi keempat dan kota Bandung di posisi kelima.
“Portal web JDIH Kota Bogor dan aplikasi Sipro HD termasuk tools dalam peningkatan pelayanan informasi publik yang menyampaikan informasi Produk Hukum Daerah Kota Bogor, berita seputar hukum di Kota Bogor dan informasi lainnya tentang kebijakan di Kota Bogor kepada publik, yang disertai inovasi kemudahan pelayanan pemerintah kepada warga, keputusan ini didasarkan pada SK Menkumham RI Nomor M.HH-2.HN.03.08 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2022.” ungkap Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor, Alma Wiranta yang merupakan Jaksa dalam penugasan khusus di Pemkot Bogor.
Alma Wiranta menuturkan pada penyerahan penghargaan saat itu menghadirkan masing-masing pejabat mewakili lembaga pemerintah, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah propinsi, Kabupaten, Kota dan DPRD yang masuk nominasi. (Felix Sidabutar)
