ADHYAKSAdigital.com –Penegakan hukum humanis kembali direalisasikan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana menyetujui 17 (tujuh belas) perkara tindak pidana umum untuk dihentikan penuntutannya, Selasa 18 Oktober 2022.
Gelar Perkara digelar secara daring yang disampaikan masing-masing Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, yakni Kejari Kabupaten Tegal, Kejari Kota Pekalongan, Kejari Blora, Kejari Rembang, Kejari Pemalang,Kejari Cimahi, Kejari Kota Sukabumi, Kejari Kabupaten Bekasi, Kejari Asahan, Kejari Halmahera Utara, Kejari Manokwari, Kejari Tanjung Jabung Timur, Kejari Lampung Barat, Kejari Lampung Selatan dan Kejari Tulang Bawang.
17 (tujuh belas) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu:
1. Tersangka AQIL ARIF HIDAYAT als AGIL bin DUMIRI dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
2. Tersangka DEWI YULIANINGSING binti HANANTO dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
3. Tersangka KISWATI binti SUBANI dari Kejaksaan Negeri Blora yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
4. Tersangka SARINI binti WIROSARIJAN dari Kejaksaan Negeri Blora yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
5. Tersangka CHOIRUL HUDA als HUDA bin TUKIJO dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
6. Tersangka SAMUDI bin REBIN dari Kejaksaan Negeri Rembang yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Tersangka AKHMAD SAEKHU DINIL KHAQI bin IMAM TURMUDI dari Kejaksaan Negeri Pemalang yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Tersangka RIZKY ADAM als ADAM bin BAMBANG SUPRIADI dari Kejaksaan Negeri Cimahi yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
9. Tersangka RIDWAN HERMAWAN als IYANG bin E. KURNIA dari Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
10. Tersangka EDO SUTISNA als UCOK bin OYAN dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
11. Tersangka DIMAS RIZKY PRANANDA dari Kejaksaan Negeri Asahan yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Tersangka SELFI SONIA NGANGALO als SONIA dari Kejaksaan Negeri Halmahera Utara yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
13. Tersangka RIDWAN HERIYANTO dari Kejaksaan Negeri Manokwari yang disangka melanggar Pertama Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Kedua Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
14. Tersangka ROBI HIDAYATULOH bin PENI dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
15. Tersangka DIRUN bin KADENI (Alm) dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat yang disangka melanggar Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian.
16. Tersangka DANDI KARISMA OKTORA bin HERMANTO dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
17. Tersangka AZIZ NURKOLIS bin SAWALI dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.
Selanjutnya JAM Pidum Fadil Zumhana memerintahkan masing-masing Kepala Kejaksaan Negeri untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Restorative Justice. Sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum (Felix Sidabutar)
