Nasional

Penegakan Hukum, Kejati Riau Terapkan Keadilan Restoratif

ADHYAKSAdigital.com –Kejaksaan Tinggi Riau menyatakan komitmen pihaknya dalam penegakan hukum yang humanis melalui pendekatan keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Hal itu dilakukan agar perkara pidana tersebut dapat dihentikan penuntutannya dan masing-masing pihak yang berperkara dapat menjalin kembali silaturahmi, didasari perdamaian.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Riau Bambang Heripurwanto, SH., MH dan Kasi E Intelijen Kejati Riau Muhammad Rasyid,SH, MH dalam sosialiasi Jaksa Menyapa di RRI Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis 8 September 2022. Program Jaksa Menyapa adalah program Kejaksan Agung dalam menyapa masyarakat luas melalui media Lembaga Penyiaran RRI. Untuk RRI Penkabru, disiarkan langsung secara live dari Studio RRI Pro 1 FM 99.1 MHz Pekanbaru.

“Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, Pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan beraspek kemanusian. Perkara- perkara yang memenuhi syarat-syarat Restorative Justice berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (Perja) Nomor : 15 Tahun 2020. Dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) NO: 01/E/EJP/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative sebagai perwujudan Kepastian Hukum,” ujar Bambang dan Rasyid dalam siaran di RRI Pekanbaru saat itu.

Disebutkan, Restorative Justice menjadi Salah Satu Aspek Penguatan yang di miliki Kejaksaan RI adalah KEADILAN RESTORATIVE, dimana Kejaksaan di berikan peranan untuk mengedepankan dan menggunakan Keadilan Restorative dalam penegakan hukum. Restorative Justice Merupakan upaya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan baik pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Diterangkan, bahwa perkara yang tidak dapat di lakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice di atur didalam pasal 5 (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No : 15 Tahun 2020 adalah Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian, Tindak pidana yang di ancam dengan ancaman pidana minimal, Tindak Pidana Narkotika, Tindak pidana Lingkungan Hidup , dan Tindak pidana yang di lakukan oleh korporasi.

Bambang dan Rasyid menambahkan,c dengan adanya Perja nomor 15 Tahun 2020 ini Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan ingin mewujudkan keadilan di tengah masyarakat dan Kejaksaan lebih responsif terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Bahwa perkara yang di selesaikan dengan Restorative Justice, akan Menghasilkan Keadilan yang bisa di terima oleh ke dua belah pihak secara ikhlas dan sadar, bukan keadilan yang di paksakan melalui hukum Normatif.

“Sepanjang pada Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Se- Wilayah Riau telah melakukan penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justic sebanyak 16 (enam belas) perkara. Ini membuktikan Kejaksaan berkomitmen penegakan hukum yang humanis,” ujar Bambang dan Rasyid. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button