ADHYAKSAdigital.com –Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana atas nama Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan persetujuan untuk diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas 10 (sepuluh) perkara pidana yang diajukan beberapa Kejaksaan Negeri dalam gelar perkara secara virtual, Selasa 6 September 2022.
“Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 10 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Persetujuan itu berdasarkan hasil gelar perkara yang disampaikan masing-masing Kepala Kejari pengusul, Selasa 6 September 2022,” terang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam relisnya, Selasa(6/9).
Adapun 10 (sepuluh) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu:
1.Tersangka ALDO als PANGERAN bin KASIN (Alm) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2.Tersangka NASRUL alias CALU bin AMIN TJEDDA dari Kejaksaan Negeri Pinrang yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3.Tersangka SALIYANTO bin DAMIN dari Kejaksaan Negeri Kebumen yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
4.Tersangka SUGIMAN bin SISWANDI SOLEH dari Kejaksaan Negeri Kebumen yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
5.Tersangka SALEH HARAHAP als ALEKET dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
6.Tersangka RANI TURNIP dari Kejaksaan Negeri Asahan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
7.Tersangka AZKIA alias SINYEK bin SAMSUL BAHRI dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
8.Tersangka JUMAIDIN RAMADHIANSYAH MANIK BIN MAYASARI MANIK dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
9.Tersangka SUDIRMAN bin KARTASENGARI dari Kejaksaan Negeri Bireun yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10.Tersangka RAMLI bin MUHAMMAD TAHIR dari Kejaksaan Negeri Subulussalam yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 tentang Pengancaman.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan adalah, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, tersangka belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
Kemudian, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
“Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” ujar Ketut Sumedana. (Felix Sidabutar)
