Nasional

Penegakan Hukum Humanis, 10 Perkara Peroleh RJ

ADHYAKSAdigital.com –Penegakan hukum humanis Kejaksaan terus digelorakan. Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana Harahap kembali menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas 12 (dua belas) perkara pidana yang diusulkan beberapa Kejaksaan Negeri,Kamis 25 Agustus 2022.

Bertempat di Aula Gedung JAM Pidum Kejagung, Fadil Zumhana Harahap mengelar paparan perkara pidana yang diajukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejari Kupang, Kejari Belu, Kejari Seram Bagian Timur, Kejari Ambon, Kejari Tarakan, Kejari Batu, Kejari Malang, Kejari Baubau dan Kejari Pasaman Barat.

“Dengan disaksikan Kajati pengusul, masing-masing Kepala Kejaksaan Negeri memaparkan perkara yang diajukan penghentian penuntutannya. Dari hasil pemaparan masing-masing Kajari, JAM Pidum Fadil Zumhanan akhirnya menyetujui pengajuan penghentian penuntutan atas perkara dari mereka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya.

Adapun 10 (sepuluh) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:
1.Tersangka DEWI NOVA NURJANAH ALS CACA BINTI SAMSUDIN dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
2.Tersangka URIB DAVIDSON PELLO ALIAS URIB dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

3.Tersangka AFONSIANO SOARES ALIAS ABITU dari Kejaksaan Negeri Belu yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
4.Tersangka ABDUL RAHMAN SIWA SIWAN dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5.Tersangka ANDRE DE FRETES dari Kejaksaan Negeri Ambon yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
6.Tersangka SUHADIRMAN ALS DIRMAN BIN DIRHAN dari Kejaksaan Negeri Tarakan yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
7.Tersangka MUHAMAD FARID dari Kejaksaan Negeri Batu yang disangka melanggar Pasal 362 Ayat (1) KUHP tentang Pencurian.
8.Tersangka BENY WALUYO BIN MACHALI dari Kejaksaan Negeri Kota Malang yang disangka melanggar Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Perusakan.

9.Tersangka ERIS ALIAS LA AMPE BIN LA HURI dari Kejaksaan Negeri Baubau yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10.Tersangka BENJOVI FM BIN MAWARDI dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang disangka melanggar Pertama Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Kedua Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.Kemudian,tersangka belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.

Selanjutnya, alasannya adalah ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button