Nasional

Ketut Sumedana Ajari Pelayanan Publik Bagi PTSP

ADHYAKSAdigital.com –Pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh unit kerja Kejaksaan dari Sabang sampai Merauke harus mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, pemerintah daerah dan stake holder lainnya. Hal itu diwajibkan dalam pelayanan yang terpusat di PTSP demi terawatnya Public Trust Kejaksaan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya tentang menunjang fasilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas. Jangan sampai pengaduan dan laporan dari masyarakat lambat dalam penanganannya, harus segera ditindaklanjuti bila ada laporan yang masuk,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana dalam paparannya saat di dapuk sebagai narasumber dalam bimbingan teknis PTSP Kejagung, Rabu 24 Agustus 2022.

Ketut Sumedana menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu memperhatikan unsur-unsur seperti peningkatan fasilitas, kecepatan/ketepatan waktu, inovasi penggunaan sarana teknologi digital (IT), standard operating procedure (SOP) dipermudah, keterampilan (skill) yang terus dikembangkan, dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara kontinuitas.

Ketut menyampaikan bahwa public service atau pelayanan publik perlu mengacu pada teori Stephen Covey tentang 7 (tujuh) kebiasaan manusia efektif yaitu survival (mempertahankan hidup), relationship (berhubungan satu sama lain), self esteem (harga diri), transformation (perubahan), internal cohesion (standar norma/membuat aturan), making a difference (membuat perbedaan/perubahan), dan service (pelayanan).

Selain itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum juga memaparkan tentang asas-asas dalam pelayanan publik yakni kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, terjangkau, dan akuntabilitas.

“Sementara itu, klasifikasi pelayanan publik Kejaksaan meliputi pelayanan administratif yang berkaitan dengan perkembangan suatu perkara (P18, P19, P21), pelayanan barang (yang berkaitan dengan barang bukti, pelayanan jasa (PTSP), dan pelayanan regulatif (yang meliputi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan pendampingan di bidang Intelijen, dan lainnya),” ujar Kapuspenkum.

Kapuspenkum menyampaikan orientasi pelayanan publik yaitu visioner, adaptif/transformation, perbaikan menuju lebih baik (no complaint), inovasi (efisiensi, responsif, cepat, tepat, akurat), dan kepercayaan publik (public trust). 
   
Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini yaitu Dadang Ramadhan selaku Senior Vice President Government & Institutional Satu Group dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Sulistyaningsih Nurmalasari selaku Assistant Vice President Consumer Care Group dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Felix Sidabutar/Relis)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button