Nasional

Lagi, 4 Perkara Pidana Peroleh SKP2 RJ

ADHYAKSAdigital.com –Penegakan hukum humanis Kejaksaan terus digelorakan. Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana Harahap menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas 4 (empat) perkara pidana yang diusulkan beberapa Kejaksaan Negeri, Kamis 11 Agustus 2022.

Bertempat di Aula Gedung JAM Pidum Kejagung, Fadil Zumhana Harahap mengelar paparan perkara pidana yang diajukan Kejaksaan Negeri Serang, Banten, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Kejaksaan Negeri Bantul dan Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatera Utara.

“Dengan disaksikan Kajati pengusul, masing-masing Kepala Kejaksaan Negeri memaparkan perkara yang diajukan penghentian penuntutannya. Dari hasil pemaparan masing-masing Kajari, JAM Pidum Fadil Zumhanan akhirnya menyetujui pengajuan penghentian penuntutan atas perkara dari mereka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya.

Adapun 4 (empat) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

1.Tersangka RULLI FERDIANSYAH BIN NANGSU SUHANA (ALM) dari Kejaksaan Negeri Serang yang disangka melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2.Tersangka WEWEN BIN ARISWAN dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3.Tersangka MUHAMMAD SETIAWAN BIN SUGENG dari Kejaksaan Negeri Bantul yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) subsidiair Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
4.Tersangka I AMINAH, Tersangka II ERA FAZIRA TANJUNG, Tersangka III EKA RAHMADANI dari Kejaksaan Negeri Batubara yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.Kemudian,tersangka belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.

Kemudian adalah ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.(Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button