ADHYAKSAdigital.com –Era moderen dan era digital, pondasi hukum bagi seluruh negara harus jauh-jauh hari dipersiapkan. Indonesia, salah satu negara berkembang pun turut serta harus mempersiapkan perangkat-perangkat hukumnya melalui Undang-Undang dan ketentuan peraturan lainnya. Perangkat hukum itu sebagai landasan bagi seluruh warga negara termasuk juga pemangku kebijakan,politisi, aparat penegak hukum dan pelaku usaha di dalam negeri maupun luar negeri agar dipatuhi.
Sebuah negara harus memiliki ahli, pejuang, pemikir, pencetus, pelaksana dan penerjemah perangkat hukum. Di Indonesia, Pakar hukum bersama pemerintah dan legislatif duduk bersama mengolah, mengkaji dan merumuskan sebuah produk hukum dan sanksi hukumnya untuk dijadikan sebuah kebijakan agar dilaksanakan.
Mei Abeto Harahap SH.MH, Jaksa senior pada Kejaksaan Agung punya pengalaman menjadi salah satu pihak yang pernah dimintai andilnya pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Keamanan dan HAM (Menko Polhukam). Mei Abeto Harahap menuangkan seluruh pengalaman dan keilmuannya selama diperbantukan di Kemenko Polhukam.
“Menko Polhukam sebagai pegawal dan eksekutor atas seluruh produk-produk hukum baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita sebagai tim dalam lingkungan kerja Menko Polhukam kerap dilibatkan diskusi menuangkan pemikiran, ide dan antispasi atas berbagai persoalan di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya atas produk hukum yang selanjutnya dikordinasikan kepada lembaga negara antara lain Kejaksaan Agung, Polri, Panglima TNI, KemenkumHAM, KemenHan, dan kementerian negara lainnya,” ujar Mei Abeto Harahap di dampingi Kasi Pidum Indra Hasibuan SH.MH dan Kasi Intel Sabri Marbun SH.MH ketika ditemui di ruangan kerjanya di Kejaksaan Negeri Langkat, Stabat, Senin 18 Juli 2022.
Terhadap kepentingan negara atas kebijakan luar negeri, Kemenko Polhukam dihadapkan pada produk hukum mengatur pertahanan dan ketahanan nasional, budaya, persaingan bisnis di era pasar bebas dan antisipasi tindak pidana yang terjadi dan terus berkembang di era digital.
“Saya kerap diutus bersama perwakilan Kemenko Polhukam menghadiri berbagai seminar, diskusi, penandatangan nota kerjasama dan kesepahaman antar negara dan study banding ke beberapa negara di belahan dunia, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Singapura, Jerman, Belanda, India, Eropah, Asia dan Afrika. Ini menjadi pengalaman berharga sepanjang karir saya sebagai aparat penegak hukum Kejaksaan,” ujar Mei Abeto Harahap.
Kini, Mei Abeto Harahap diberi amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Langkat. Berbekal pengalaman bertugas di Kemenko Polhukam, Mei Abeto sebagai Kajari Langkat merasa terpanggil untuk ikut andil membantu Pemerintah Kabupaten Langkat dalam program pembangunan di Kabupaten Langkat.
“Kabupaten Langkat sebenarnya sangat potensial menjadi daerah yang pembangunan berkembang pesat dan masyarakatnya sejaterah. Potensi daerahnya sangat mungkin dikembangkan, Langkat dengan SDM nya, kesuburan tanahnya, perkebunan dan pertanian yang membentang luas, kemudian pariwisatanya, menyusul dengan potensi tambangnya dan potensi lainnya,” kata Mei Abeto Harahap.
Mengawali tugas sebagai Kajari Langkat, Mei Abeto dihadapkan pada situasi Pemerintah Kabupaten Langkat yang goyang akibat tertangkap tangannya mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , atas tindak pidana korupsi.
Mei Abeto pun bergerak bersama jajarannya mengajak seluruh stake holder di Kabupaten Langkat untuk bersama-sama bangkit dan mengkampanyekan “Bebas Korupsi” dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan negara. Pejabat Bupati Langkat bersama jajarannya menyambut postif pendekatan hukum yang dilakukan pihaknya.
“Patut kita syukuri seluruh perangkat daerah, baik Kepala Dinas, Camat hingga Kepala Desa pada Pemkab Langkat menyatukan komitmennya dalam pelayanan birokrasi bagi masyarakat bersih dari KKN. Pelaksanaan proyek bebas korupsi. Mudah-mudahan terus di rawat dan dipraktikan,” kata Mei Abeto, putra Batak asal Sipirok, Tapanuli Selatan ini.
Kini, atas peran Kejaksaan Negeri Langkat, stigma negatif itu atas pelayanan dan budaya KKN di Pemkab Langkat perlahan-lahan pudar. Masyarakat dan Pemkab Langkat kini menaruh harapan besar Kabupaten Langkat terus berkembang, pembangunan dirasakan masyarakat.
Selama beberapa bulan kepemimpinannya sebagai Kajari Langkat, Mei Abeto Harahap terus bergerak melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan banyak pihak, antara lain Pemkab Langkat, Forkompimda Langkat, tokoh masyarakat serta ulama semata-mata agar “Public Trust” terhadap Kejari Langkat mendapatkan tempat di semua kalangan.
Alumni Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini mengaku bahwa sepenuhnya menjalani sebagai Kejari Langkat dengan kerja profesional, berintegritas, tulus ikhlas dan berserah kepada Tuhan YME agar seluruh hambatan dan rintangan dalam amanah jabatannya sebagai Kajari Langkat dapat dilalui dengan baik.
“Saya ingin dikenang sebagi Kajari Langkat yang tegas, disiplin, tidak neko-neko. Namun juga saya ingin dikenang sebagai pimpinan yang humoris, bergaul, profesional, berintegritas dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam mendukung program pembangunan di Pemerintah Kabupaten Langkat. Silaturahmi dan koordinasi menjadi kunci utama kepemimpinan kita sebagai
Kajari Langkat untuk didukung seluruh stake holder,” ujar Mei Abeto Harahap. (Felix Sidabutar)
