Nasional

Tenggak Miras Hingga Mabok, Patentengan Mukuli Orang

ADHYAKSAdigital.com –Mengkomsumsi minuman keras berbahan alkohol itu bagi sebagian masyarakat di beberapa daerah diangap sebuah budaya. Hanya saja bila sudah membuat penikmatnya hingga mabok alias oyong, efeknya pasti merugikan, tidak saja untuk kesehatan, juga berakibat konflik antar pribadi, ketersinggungan akibat obrolan ngalar lidur sesama penikmat miras.

Demikian halnya yang terjadi antara Emus Melwair, Andri Asis Djabumir, Cakson Latumahina Alias Soni dan Milan Febrianti Gatalaufara alias Milan.Berawal Emus dan Andri sedang menikmati miras, melintas Cakson Latumahina alias Soni bersama istrinya Milan Febrianti Gatalaufara.

Hari itu, Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Provinsi Maluku, Emus dan Andri menganiaya pasangan suami istri itu. Penganiayaan terjadi disebabkan kesalahpahaman antara korban dan pelaku karena dipengaruhi oleh minuman keras jenis sopi.

Dengan gaya patentengan dan arogan, menunjukkan sosok seorang preman kampung, Emus Melwair dan Adri Asis Djabumir, dua pemuda ini tanpa sebab memukul Soni, warga setempat.Soni mengalami luka lebam di sebagian wajah dan badannya, sesuai dengan hasil visum.

Tak terima aksi penganiayaan yang dilakukan dua pemuda tanggung terhadap dirinya dan istrinya, Soni didampingi Milan sang istri bergerak ke kantor aparat penegak hukum setempat guna membuat laporan atas peristiwa yang dialaminya.

Laporannya pun ditindaklanjuti kepolisian setempat. Dua pemuda tanggung yang rupanya selama ini dikenal sebagai preman kampung akhirnya diciduk aparat kepolisian dari lokasi tongkrongan mereka.

Proses hukum atas aksi pemukulan kedua pria ini pun bergulir. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perkara pidana penganiayaan Emus dan Soni pun dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.

Mendapati pelimpahan berkas perkara pidana penganiayaan atas nama tersangka Emus dan Andri, Kejari Kepulauan Aru meneliti dan mempelajari duduk perkaranya dan menganilisa untuk keputusan proses penegakan hukum selanjutnya.

Hati nurani Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Parada Situmorang SH.MH tergerak. Parada memandang perkara itu dapat difasilitasi terwujudnya perdamaian antara pelaku dan korban. Penegakan hukum humanis Kejari Kepulauan Aru menjadi alasan Parada untuk menawarkan perkara itu tidak dilanjutkan penuntutannya ke persidangan.

Niatan mulia pihaknya membuahkan hasil. Soni dan Milan selaku korban mau menerima permintaan maaf dari Emus dan Andri, dua orang tersangka pemukulan. Mereka bersepakat damai dan membubuhkan tanda tangan diatas materai pernyataan perdamaian dengan disaksikan para saksi.

“Selasa 14 Juni 2022, mereka berdamai dan sepakat untuk tidak melanjutkan persoalan ini hingga proses hukum lanjutan ke persidangan. Emus dan Andri memberikan ganti rugi sebagai biaya perobatan korban. Kemudian kedua orang pemuda ini mengaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan untuk lebih sabar, baik dan tidak mabok-mabokan lagi,” ujar Parada Situmorang.

Atas terwujudnya perdamaian antara keduanya, Kejari Kepulauan Aru mengusulkan penghentian penuntutan perkara tersebut ke pimpinan melalui Kejati Maluku untuk diteruskan ke Jaksa Agung agar disetujuinya penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang di terbitkan Kejari Kepulauan Aru.

“Kamis 23 Juni 2022 lalu, JAM Pidum DR Fadil Zumhana atas nama Jaksa Agung ST Burhanuddin menyetujui usulan kita. Kita meneribitkan SKP2 Restorative Justice atas perkara penganiayaan dengan tersangka atas nama Emus dan Andri. Dengan demikian Emus dan Andri bebas dari ancaman pidana. Perkara ini kita hentikan,” jelas Parada Situmorang, pria kelahiran Pulau Samosir, Provinsi Sumut ini.

Parada Situmorang, mantan jurnalis ini menyebutkan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Felix Sidabutar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button