ADHYAKSAdigital.com –Bagi sebagian masyarakat pencari keadilan, nama Fernando Silalahi tak asing lagi dalam pendampingan hukum, khususnya bagi warga kurang mampu dan warga yang menjadi korban diskriminasi hampir di seluruh daerah, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Aceh, Medan dan kota lainnya, hingga pelosok pedesaan.
Berkecimpung sebagai pengacara, Fernando Silalahi sadar akan keterbatasan personil hingga waktu dalam pendampingan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Fernando miris masih menemukan ketimpangan dalam penegakan hukum dan kerap menerima perlakukan kurang mengenakan saat mendampingi kliennya, khususnya bila berhadapan dengan pihak berpengaruh.
“Atas keprihatinan ini, saya membuat program “Podcast Fernando De Caprio ” sebagai target melek hukum bagi masyarakat untuk memahami hak-hak dan kewajibannya sewaktu berhadapan dengan penegakan hukum,” urai Pria Batak, kelahiran Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara ini.
Ditambahkannya, Podcast itu ditayangkan lewat channel YouTube. Sebagai youtuber sebutnya, juga dikarenakan keprihatinan terhadap kurang dihargainya advokat sebagai profesi penegak hukum secara utuh dalam prosesi keadilan. “Mulai penyidikan, persidangan, hingga putusan hakim tingkat tertinggi di Mahkamah Agung,” ujar lelaki bergelar doktor hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta, lulusan 2018 itu.
Selama Podcast Fernando De Caprio mengudara, respon positif dan apresiasi disampaikan berbagai pihak, baik narasumber podcast mapun penonton dan pendengar podcast yang dipandunya lansgung di studio mini di Kantor Hukum Fernando Silalahi di daerah Gondangdia, Menteng, Jakarta.
Disamping alasan lainnya berupa banyaknya persoalan hukum yang berimbas pada buruknya penegakan hukum merupakan akibat dari pelanggaran hukum atau lemahnya kualitas kepatuhan hukum berbagai pihak dalam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat.
“Hal itu membutuhkan audit hukum,” ujar Direktur Eksekutif Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI), yang mengaku sesuai saran Menko Pohulkam Wiranto saat itu bersamaan Saber Pungli bentukan Presiden Jokowi. (Felix Sidabutar)
