ADHYAKSAdigital.com –Sebanyak 68,5 persen responden dalam survei Charta Politika Indonesia setuju Presiden Joko Widodo kembali melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet.
Dalam survei itu, hanya 18,2 persen publik atau responden yang tidak setuju Jokowi melakukan reshuffle. Sedangkan 13,3 persen sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
“Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali reshuffle terhadap menteri-menterinya, 68,5 persen menyatakan setuju dan hanya 18,2 persen yang menyatakan tidak setuju,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparannya, Senin (25/4).
Jumlah responden yang setuju agar Jokowi melakukan reshuffle itu sejalan dengan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Per April 2022, mayoritas publik atau 56,4 persen menilai kondisi ekonomi dalam keadaan buruk.
Angkanya meningkat empat persen dari dua bulan sebelumnya sebanyak 52,4 persen. Hanya 28,7 persen publik yang menilai kondisi ekonomi dalam keadaan baik, atau turun dari Februari di angka 35,8 persen.
“Penilaian responden terhadap kondisi ekonomi jika dibandingkan survei di bulan Februari mengalami penurunan, hanya 32,1 persen responden yang menyatakan kondisi ekonomi saat ini baik (sangat baik dan baik) ketika survei dilakukan di bulan April”.
Masih merujuk survei yang sama, publik menilai persoalan utama di bidang ekonomi adalah kenaikan harga bahan pokok mencapai 47,6 persen. Disusul karena faktor kemiskinan mencapai 22,1 persen.
Adapun beberapa persoalan lain seperti daya beli rendah, peningkatan utang negara, investasi rendah, impor tinggi, dan inflasi.
Survei Charta Politika dilakukan selama sepekan pada 10-17 April. Melibatkan 1.220 responden dengan metode penarikan sampel acak bertingkat atau multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pada Oktober 2021 lalu, hasil survei Poltracking Indonesia juga menyatakan 59,3 persen responden menyetujui perombakan kabinet alias reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) di saat kepuasan terhadap pemerintah mencapai 67,4 persen.
Ada 32,8 persen lainnya menyatakan tidak setuju Jokowi melakukan kocok ulang jajaran kabinet. Itu terdiri dari 28,1 persen responden yang tidak setuju dan 4,7 persen yang sangat tidak setuju. Sebanyak 7,9 persen lainnya tidak menjawab.
Dorongan reshuffle ini terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah, yang merupakan indikator paling relevan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan. (MaxTamba/cnn)
