ADHYAKSAdigital.com –Jaksa Agung Muda Pidana Umum DR Fadil Zumhana SH.MH memerintahkan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif (RJ) terhadap 5 (lima) perkara pidana yang sebelumnya diajukan Kejari Tanjung Pinang, Kejari Batam dan Cabjari Karimun di Moro melalui Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis dalam keterangannya, menerangkan bahwa Selasa 26 April 2022, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Gerry Yasid, SH, MH didampingi Aspidum Kejati Kepri Edi Utama, SH, MH, Koordinator pada Aspidum Kejati Kepri Dodik Hermawan, SH, MH, Kasi Penkum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis, SH, M.Si dan para Kepala Seksi pada Aspidum Kejati Kepri melaksanakan Ekspose Perkara Tindak Pidana Umum secara virtual dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejagung RI Dr. Fadil Jumhana Harahap.
Jam Pidum Fadil Zumhana saat itu didampingi Direktur TP Oharda pada JAMPIDUM Kejagung RI Agnes Triani, SH, MH. Sedangkan para pihak pengusul antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro turut hadir melalui video converene.
“Ekposes saat itu tentang Usulan Penghentian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) terhadap 5 (lima) Perkara Tindak Pidana Umum,” kata Kasi Penkum Nixon Lubis.
JAM Pidum Dr. Fadil Jumhana Harahap menyetujui 5 (lima) permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai perwujudan kepastian hukum.
Adapun ke lima perkara yang disetuji penghentian penuntutannya, antara lain, Tersangka atas nama Fikri Zuhdi Bin Rudi Albusyi Putra dari Kejari Tanjung Pinang yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
Kemudian, Tersangka atas nama Ahmad Awalin Naja Bin M. Joni dari Kejari Batam yang disangka melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 KUHP.Selanjutnya, tersangka atas nama Jefrianto Aritha Alias Aceh Bin Jafaruddin dari Kejari Batam yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT atau Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Tersangka atas nama Kamaruddin Bin Masaliu (Alm) dari Kejari Batam yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
“Terakhir, Tersangka atas nama Azhar Alias As Bin Atan dari Cabjari Karimun di Moro yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP,” urai Nixon.
Disebutkan, alasan pemberian penghentian pentuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah ,tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Tindak pidana dilakukan dengan barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
“Bahwa sampai dengan sekarang Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menerbitkan 21 (dua puluh satu) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) atas perkara tindak pidana umum di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,” tutup Nixon Lubis. (Felix Sidabutar)
