ADHYAKSAdigital.com –Rumah Restorative Justice di Kota Bogor atas kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Bogor telah di buka di setiap Keluarahan pada 6 (enam) Kecamatan pada 23 Maret 2022 lalu.
Guna mendukung program Kejaksaan Agung itu, Pemerintah Kota Bogor Akan Perkuat Kebijakan Restoratif Justice Dengan Perda
Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bogor meningkatkan efektifitas penerapan Restoratif Justice yang telah diamanatkan Kejaksaan Agung RI.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Pemerintah Kota Bogor, Alma Wiranta dalam keterangan tertulisnya, Minggu 24 April 2022 menyampaikan, Pemkot Bogor telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan keadilan restoratif sebagai SOP imolementasinya, merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.
Adapun beberapa kegiatan yang diimplementasikan diantaranya Focus Grup Discussion (FGD) pembukaan Rumah Restoratif Justice ditiap Kelurahan pada 6 Kecamatan beberapa waktu lalu (23/3/2022) yang disertai dengan launching Peraturan Walikota Bogor Nomor Nomor 18 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan keadilan restoratif tertanggal 8 maret 2022.
“Maka untuk mendukung perlindungan masyarakat di Kota Bogor diharapkan Perwali tersebut bisa menjadi pedoman bagi para korban dan pelaku tindak pidana yang sudah berdamai dan melaksanakan kebijakan dalam RJ.”
Kata Alma, Restorative Justice ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor yang dilakukan secara optimal dalam membantu warga yang menghadapi permasalahan hukum.
Sementara itu dalam perkembangan terhadap kebijakan Restorative Justice di tingkat Wilayah, beberapa peneliti, pengamat sosial dan akademisi di Kota Bogor mendorong agar kebijakan yang baik tersebut dikuatkan dengan aturan yang lebih tinggi dari Perwali. Sehingga dengan dasar yang kuat dalam menjaga kedamaian dan ketentraman di Kota Bogor agar saluran aspirasi masyarakat yang terlembaga secara formal.
Terhadap hal tersebut, Alma yang merupakan Jaksa pada Kejaksaan Agung yang diperbantukan di Pemkot Bogor menanggapinya, ” bahwa telah membuat persiapan dengan mengusulkan perubahan propemperda tahun 2022, dan dalam Naskah Akademis Raperda Rumah Keadilan Restoratif Kota Bogor.
Kabag Hukum Pemkot Bogor ini menguraikan pemahaman sederhana terhadap kebijakan RJ dari unsur sosilogis diantaranya, upaya pemulihan keadaan masyarakat setelah adanya pelanggaran hukum yang dilakukan karena melanggar norma atau kaidah.
Kemudian, penyelesaian permasalahan dimasyarakat dengan hadirnya negara menjunjung budaya sunda dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu melalui musyawarah perdamaian dengan prinsip silih asah, silih asih, silih asuh merupakan solusi terbaik.
“Pemerintah Kota Bogor akan mengoptimalkan Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Wilayah Kota Bogor sebagai momentum penghormatan dan pemenuhan HAM.”
“Penerbitan Perda Kota Bogor tentang RJ akan membantu memfasilitasi pemulihan keadaan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, ham, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kota Bogor” tutup Alma.(Felix Sidabutar)
