ADHYAKSAdigital.com –Program pembangunan strategis nasional yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-Maaruf Amin yang merupakan visi misi periode 2019-2024, menjadi kewajiban Kejaksaan Agung mengawal program tersebut.
Dalam upaya melaksanakan Visi-Misi Presiden RI Tahun 2019-2024 dan Arah Kebijakan Jaksa Agung tentang peran Kejaksaan dalam mendukung pembangunan nasional, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Amir Yanto mengungkapkan bahwa Bidang Intelijen baik di Kejaksaan Agung maupun di seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri berperan dalam mendukung kegiatan proyek pembangunan strategis nasional (PSN) melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat D).
JAM-Intelijen menjelaskan jumlah anggaran yang dilakukan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) tahun 2021 oleh Kejaksaan Agung dan seluruh Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia sebesar Rp252.277.635.866.877 (dua ratus lima puluh dua triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
Sementara itu, jumlah anggaran yang dilakukan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) sampai dengan Maret 2022 oleh Kejaksaan Agung dan seluruh Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia sebesar Rp50.175.487.604.740 (lima puluh triliun seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
JAM-Intelijen menyampaikan bahwa pihaknya berperan melaksanakan kegiatan Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 30B huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengamanatkan Kejaksaan RI hadir dalam menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan sehingga manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.
“Intel Kejaksaan pastinya terlibat agar seluruh program pembangunan itu dapat berjalan dengan baik. Kita kawal agar pembangunan terlaksana dengan baik,” kata JAM Intel Amir Yanto dalam keterangan tertulisnya yang diterbitkan Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Jumat (22/4)
(Felix Sidabutar)
